MAMUJU – Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menyebut bahwa jajarannya berkomitmen akan terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan Pemda terkait Nilai Indeks Reformasi Hukum.
“Hal ini sebagai langkah dalam mendorong peningkatan nilai Indeks Reformasi Hukum daerah secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan” ujar Kakanwil Saefur Rochim di sela-sela kesempatannya
Terkait dengan itu, Kelompok Kerja Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melaksanakan penguatan dan pendampingan pengunggahan data dukung IRH pada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, Selasa (24/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bagian Hukum Pemda Mamuju tersebut merupakan bagian dari peran Kanwil Kemenkum Sulbar sebagai Tim Sekretariat Wilayah (TSW) IRH dalam memastikan kesiapan pemerintah daerah menghadapi periode unggah data dukung IRH Tahun 2026.
Tim Pokja IRH bersama Analis Hukum dan Sekretaris diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Mamuju bersama jajaran. Dalam kesempatan itu, tim memaparkan variabel utama IRH, meliputi Variabel I (4 indikator), Variabel II (3 indikator), Variabel III (4 indikator), serta Variabel IV yang berfokus pada e-Report JDIH yang telah diunggah per 5 Februari 2026.
Selain pemaparan substansi, tim juga menegaskan aspek teknis pengunggahan data. Setiap indikator diwajibkan diunggah dalam satu file terintegrasi untuk memudahkan proses verifikasi dan penilaian.
Tim juga mengingatkan agar daftar hadir kegiatan harmonisasi mencantumkan jabatan pimpinan tinggi atau pejabat eselon III yang hadir. Seluruh data dukung yang diunggah harus konsisten (inline) dengan dokumen tahun sebelumnya guna menjaga kesinambungan penilaian.
Pada Variabel II terkait pengelolaan SDM perancang, ditekankan pentingnya dukungan anggaran pelatihan tahun berjalan. Jika pelatihan telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dapat dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa 81–90 persen perancang telah mengikuti pelatihan sesuai Pedoman IRH 2026. Ketentuan serupa juga berlaku bagi CPNS apabila pada 2025 tidak terdapat formasi.
Untuk Variabel III mengenai analis hukum dan evaluasi (anev), dijelaskan bahwa tindak lanjut hasil analisis tidak selalu bersifat regulatif. Peraturan daerah yang dianalisis dapat saja tidak bermasalah secara normatif, namun memerlukan perbaikan pada aspek implementasi atau dimasukkan dalam program penyusunan regulasi berikutnya.
Sementara pada Variabel IV tentang JDIH, ditekankan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan sepanjang tahun anggaran. Dinamika data dukung kini mencakup seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Persiapan e-Report JDIH Desember 2026 juga menjadi perhatian karena akan menjadi bagian dari Variabel IV IRH Tahun 2027.
Bagian Hukum Kabupaten Mamuju menyampaikan apresiasi atas pendampingan tersebut. Mereka menyatakan bahwa sebagian besar data dukung telah tersedia dalam Google Drive internal dan selaras dengan data pada aplikasi e-Harmon. Tahap selanjutnya adalah melakukan inventarisasi, sinkronisasi, serta melengkapi dokumen yang masih kurang sebelum digabungkan menjadi satu file per indikator.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat akan terus melakukan monitoring dan pendampingan guna memastikan kesiapan data sebelum batas waktu unggah. Selain itu, TSW IRH juga akan melaksanakan asistensi serupa ke kabupaten lain di Sulawesi Barat untuk pemerataan penguatan.
Pengawalan intensif akan dilakukan selama masa unggah data dukung IRH pada 9–31 Maret 2026, termasuk memastikan kelengkapan dokumen, kesesuaian format satu file per indikator, serta konsistensi dengan data tahun sebelumnya.
Comment