MAMUJU, POROSSULBAR – Hadapi gugatan sengketa Pilkada yang diajukan oleh tim kuasa hukum Paslon nomor urut 1 Tina-Ado, tim kuasa hukum Nomor urut 2 Habsi-Irwan sebagai pihak terkait menganggap objek sengketa yang diajukan pemohon prematur.

Dasril Affandi, SH. MH selaku kuasa hukum paslon Habsi-Irwan mengatakan, bahwa objek permohonan sengketa saat ini adalah terkait SK 307 tertanggal 3 september 2020, tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada 2020.

“Kalau di lihat dari objek tersebut, maka harus di teliti dulu apakah sengketa antara peserta dengan penyelenggara, ataukah sengketa antar peserta. Itu harus digaris bawahi.

Kalau sengketanya adalah dengan penyelenggara, harusnya yang di uji atau dibuktikan adalah 3 aspek kewenangan. Apakah kewenangan KPU untuk mengeluarkannya atau bukan, kedua adalah aspek prosedural, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak.

Sepanjang ini kita tidak menemukan adanya proses yang menjadi sebuah permasalahan, bahkan para saksi yang dihadirkan baik saksi dari pemohon dan termohon, serta saksi dari pihak terkait pun semuanya menyatakan bahwa tidak ada permasalahan dalam prosesnya,” ungkap Dasril.

“Ketiga secara substansi SK 307 tahun 2020 tentang penetapan paslon sudah dilakukan verifikasi ke instansi yang berwenang. Jadi secara substansinya perkara ini dianggap clear.

Kemudian apakah layak perkara ini adalah sengketa antar paslon? Kalau ini dianggap sengketa antar paslon, seharusnya ada kerugian langsung yang dialami oleh paslon Tina-Ado.

Apakah dengan penetapan calon ini adakah kerugian yang dialami oleh paslon Tina-Ado? Tentu tidak, karena dalam SK tersebut ditetapkan dua paslon bukan cuma satu.

“Sekarang, sekalipun ketika Habsi-Irwan digugurkan sebagai calon apakah Tina-Ado bisa menang? Belum tentu, karena yang menentukan siapa yang akan menjadi pemenang ada pada tangan rakyat sebagai pemilik hak suara,” terang Dasril.

Lebih lanjut disampaikan Dasril Affandi bahwa paslon Tina-Ado tidak mengalami kerugian secara angsung dalam hal ini.

“Jadi kami menganggap permohonan sengketa ini adalah prematur secara hukum,” jelasnya.

Intinya kami sudah sangat paham dan siap untuk segala hal seperti itu. Nanti di persidangan, berikut kami akan hadirkan ahli hukum tata Negara dan hukum adminitrasi Negara yang paham betul tentang pilkada,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Robinson Paul Tarru, S.Sos., SH. MH., yang juga kuasa hukum paslon Habsi-Irwan  menambahkan bahwa, dalam sengketa ini ada dua hal yang tidak sesuai, pertama tidak adanya kerugian secara langsung yang dialami oleh paslon Tina-Ado.

Dan yang kedua, pelanggaran yang dimaksud tidak masuk dalam kriteria sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2 dan 3, tentang pelanggaran penggunaan kewenangan, yakni enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan paslon terpilih.

” Ternyata dalam proses persidangan sampai tadi, kami temukan bahwa semua bukti pelanggaran yang disampaikan oleh pemohon adalah sebelum waktu enam bulan yang ditentukan oleh undang-undang, karena dalam undang-undang tersebut tidak ada tafsiran lain.

“Makanya sepanjang proses ini kami optimis sekali, harusnya gugatan ini tidak dapat diterima, tidak usah diperiksa materi pokoknya lagi,” tutup Robinson. (Rls/**)