MAMUJU, POROSSULBAR – Sidang lanjutan musyawarah penyelesaian sengketa Pilkada, yang diajukan pihak pemohon dalam hal ini Paslon Habsi-Irwan, termohon KPU Mamuju dan pihak terkait Paslon Tina-Ado, Senin (5/10).

“Terkait penggunaan Ijazah Palsu dengan menghadirkan 2 orang saksi dari pihak pemohon.

Untuk mendengarkan keterangan saksi yang memiliki pengalaman sebagai operator penginputan data mahasiswa, di salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Makassar.

Usai mengikuti sidang lanjutan, Kuasa Hukum Habsi-Irwan, Akriadi, SH. dalam wawancaranya menjelaskan ke media bahwa pihaknya menghadirkan saksi yang mengerti benar tentang penginputan data di Forlap Dikti.

Yang mana bahwa sudah jelas proses penginputan data mahasiswa sesuai dengan UU No.12 tahun 2012, tentang perguruan tinggi dan Permenristekdikti No.61 tahun 2016.

“Saksi sudah menjelaskan bagaimana proses penginputan data mahasiswa sesuai dengan Undang-undang,” jelas Akriadi.

Lebih lanjut Akriadi menguraikan tentang peraturan tersebut sudah sangat jelas, bahwa semua mahasiswa harus terdata pada pangkalan data Dikti.

“Regulasi kan jelas di surat edaran Permenristekdikti, yang mewajibkan semua mahasiswa dari 2003 sampai sekarang itu harus terdata di pangkalan Dikti. Dan kalau tidak masuk di pangkalan Dikti itu perlu dipertanyakan,” terangnya.

“Saksi sudah menjelaskan bahwa semua data kemahasiswaan ada dalam PDPT, jadi tidak ada alasan untuk tidak terdata pada pangkalan Dikti, karena itu kewajiban semua kampus untuk memasukkan data kepada pangkalan Dikti.

Setiap Perguruan Tinggi itu tidak mungkin terjadi kesamaan NIM, karena apabila itu terjadi, otomatis salah satunya pasti dipertanyakan.

Sistem tidak akan menerima NIM yang dobel kalau sudah pernah digunakan oleh salah satu mahasiswa, tidak mungkin ada mahasiswa lain yang bisa menggunakan itu,” ujarnya.

“Kami sangat yakin bisa membuktikan bahwa prosedural terhadap dugaan kami, bahwa Ijasah yang digunakan oleh Ado Mas’ud itu inprosedural, karena tidak terdata pada pangkalan Dikti.

“Besok kami juga akan hadirkan saksi ahli untuk kami uji, bagaimana mengetahui ijazah itu sah atau tidak,” tandas Akriadi. (**/)