MAMUJU, POROSSULBAR – Kasus pelanggaran netralitas ASN yang
menyeret 2 pejabat Pemkab Mamuju bergulir di meja hijau, Selasa 5 Januari 2021.

Pengadilan Negeri (PN) Mamuju menetapkan Rusdianto dan Herman sebagai terdakwa. Rusdianto menjabat Plt Kepala Disnakertrans Mamuju. Herman sebagai Sekretaris Dishub Mamuju.

Keduanya mengkampanyekan salah satu paslon di Pilkada Mamuju. Berlangsung di rumah Hardiansyah, Dusun Tamao, Desa Tampalang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu 21 November 2020.

Aksi kedua terdakwa terekam video. Rusdianto berdurasi 13.33 detik. Sedangkan Herman 6 menit 44 detik. Video itu memperlihatkan terdakwa memberikan orasi guna menggalang dukungan.

Mereka kemudian didakwa melanggar Pasal 188 juncto 71 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016. Isinya, pejabat ASN dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

“Dakwaannya tunggal. Artinya, dakwaan masing-masing terdakwa itu sama. Belum pembacaan tuntutan, tapi kalau menurut UU, tuntutannya enam bulan dan denda Rp 6 juta,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yusriana Yunus.

Selain video, alat bukti lain menguatkan unsur pelanggaran itu. Tiga saksi telah memberikan keterangan. Masing-masing Ketua Bawaslu Mamuju Faisal Jumalang, Ketua Panwascam Tapalang Wahyuddin, dan pemilik rumah Hardiansyah.

“Keterangan saksi makin memenuhi unsur. Kedua terdakwa pun mengakui hal itu. Dan mereka menyesal,” tandasnya. (**)