MAMUJU, POROSSULBAR – Beredarnya berita terkait pembayaran gaji tenaga kontrak Kabupaten Mamuju yang akan dianggarkan oleh DPRD Provinsi Sulbar meminta dan mengupayakan DBH (Dana Bagi Hasil) yang akan diturunkan ke Pemkab Mamuju, senilai 11 Milyar guna pembayaran gaji kontrak selama 3 Bulan membuat heboh publik, terkhusus tenaga kontrak yang ada dilingkup Pemkab Mamuju.

Terkait pernyataan Ketua DPRD Sulbar  (H.Suraidah_red) tersebut, ditanggapi oleh H.Damris Legislator Golkar yang juga salah satu anggota Banggar (Badan Anggaran ) di DPRD Sulbar. Saat dikonfirmasi media ini via telepon, Senin (16/11).

Dia katakan bahwa dibanggar itu semua anggota DPRD Provinsi termasuk saya, kita tidak pernah sama sekali membahas masalah pembayaran tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Mamuju.

“Gaji kontrak di provinsi saja belum semua terbayarkan. Apa lagi kita mengurusi gaji kontrak yang ada di kabupaten, karena kalau urusan kabupaten, mesti kabupaten juga yang urus, begitupun dengan provinsi,” jelas Damris

Lebih lanjut Ketua DPD II Golkar Mamuju ini mengatakan, bahwa semua anggota DPRD Provinsi, termasuk Ibu Ketua DPRD, begitupun dengan saya tidak pernah mengusulkan tentang DBH yang akan diperuntukkan untuk gaji kontrak yang ada di kabupaten.

Ketika ada salah satu anggota DPRD mengatakan, atau membuat berita bahwa akan diperjuangkan tenaga kontrak di kabupaten, itu adalah salah satu pembohongan kepada publik dan masyarakat. Dan saya kira ini sangat lucu.

“Sekali lagi, bahwa berita itu tidak benar dan saya anggap membohongi dan membodohi masyarakat,” tegasnya.

“Saya anggota DPRD Sulbar dan juga salah satu anggota Banggar menyampaikan kepada masyarakat Sulbar, terkhusus warga Kabupaten Mamuju bahwa berita ini berita yang tidak benar atau berita pembohongan kepada masyarakat terutama tenaga kontrak,” imbau politikus PUS itu. (77/**)