MAMUJU, POROSSULBAR – Pemerintah Provinsi Sulbar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulbar atas laporan keuangan tahun anggaran 2020.

Anggota Komisi II DPRD Sulbar, Taufiq Agus menyampaikan apresiasi atas raihan atau predikat yang diterima Pemprov Sulbar. Namun, opini WTP yang diraih tersebut masih berbanding terbalik dengan keadaan dan kondisi yang saat ini dirasakan warga Sulbar.

“Jadi memang belum bermakna sama sekali. Apalah artinya WTP, bila tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan ini penting di masyarakat,” tegas Taufiq Agus, Selasa (1/6/2021).

Menurut Politisi muda asal Partai Golkar ini, masyarakat sebagai sasaran pembangunan sama sekali tidak merasakan dampak yang luar biasa atas anggaran yang selama ini berjalan. Buktinya, sejauh ini Pembangunan di Sulbar masih sangat memprihatinkan.

Yang dipahami, lanjut legialator asal Mamuju Tengah itu, terdapat sejumlah masalah-masalah yang tengah dirasakan oleh warga Sulbar, mulai dari soal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesempatan kerja dan seterusnya. Semua kebutuhan dasar yang sepenuhnya belum diperoleh, inilah sebenarnya yang lebih utama.

“Jadi selain WTP, pekerjaan rumah terbesar kita adalah soal-soal yang disebut ini.
WTP oke sebagai pengukuran terhadap pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditentukan. Ini tetap perlu diapresiasi, namun sekali lagi tidak berhenti dengan reward WTP,” jelas Taufiq.

Seperti diketahui, BPK Perwakilan Sulbar menyerahkan LHP kepada Pemprov Sulbar dan DPRD Sulbar pada rapat paripurna DPRD, Senin (31/5/2021) lalu. Hadir Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar beserta para pejabat Pemprov.

Dari DPRD, hadir Ketua DPRD Suraidah Suhardi yang memimpin rapat paripurna. Juga hadir seluruh wakil ketua DPRD, yaitu Wakil Ketua I Usman Suhuriah, Wakil Ketua II Abdul Halim, dan Wakil Ketua III Abdul Rahim. (**)