Sumedang – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Komitmen tersebut tercermin dari kehadiran Pelaksana Harian Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, dalam Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah, yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.
Rakor nasional ini mempertemukan seluruh Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Forum strategis tersebut menjadi wadah penyelarasan arah kebijakan pembangunan agar program nasional dan daerah saling mendukung dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan bahwa Sekretaris Daerah memiliki peran penting sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, sedangkan Bappeda berfungsi sebagai pusat perencanaan pembangunan yang berbasis data, terukur, dan berorientasi hasil.
Ia juga menegaskan perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, Junda Maulana menyampaikan bahwa arahan Mendagri sejalan dengan semangat transformasi tata kelola pemerintahan yang tengah dilakukan dalam misi kelima Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga.
“Bagi kami di Sulawesi Barat, Rakor ini adalah momentum penting untuk menyatukan langkah dan mengevaluasi arah pembangunan. Di tengah keterbatasan anggaran dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, kerja sama antara pusat dan daerah bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan,” ujar Junda.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen memperkuat integrasi antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor melalui peran strategis Sekda.
Selain itu, Bapperida Sulbar akan terus memperkuat fungsinya sebagai pusat data, analisis kebijakan, dan fasilitator kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Mendagri juga menyoroti pentingnya pengelolaan pendapatan daerah yang inovatif dan efisien tanpa membebani masyarakat. Ia mencontohkan praktik baik dari Kabupaten Banyuwangi, yang berhasil mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem digital yang transparan dan terintegrasi.
Menutup kegiatan, Junda Maulana menegaskan bahwa Pemprov Sulbar akan terus mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan PAD dan penyusunan kebijakan berbasis data.
“Keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh ketepatan arah, kekuatan koordinasi, dan keberanian untuk berinovasi. Rakor ini menjadi pengingat bahwa transformasi birokrasi dan perencanaan yang berkualitas adalah fondasi utama bagi Indonesia yang lebih maju dan inklusif,” pungkasnya.
Rakor Nasional ini diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi dan komitmen bersama seluruh daerah dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. (Rls)
