MAMUJU, POROSSULBAR – Terkait tuntutan kuasa hukum paslon Bupati dan wakil Bupati Mamuju Tina-Ado, yang menyampaikan laporan aduan ke Bawaslu kabupaten Mamuju. Soal penetapan bakal pasangan calon yang di rilis oleh KPU di media online.

Kuasa hukum KPU Mamuju hadiri sidang musayawarah penyelesaian sengketa pemilihan, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Mamuju, Sabtu (3/10).

Usai mengikuti sidang bersama majelis Bawaslu dan beberapa saksi kuasa hukum KPU Mamuju, Dr.Rahmat Idrus, SH menyampaikan bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU sudah sesuai undang-undang.

“Dan tidak boleh dipersoalkan lagi oleh kuasa hukum pemohon, karena tidak memiliki Legal Standing pasalnya.

Dari delik aduan kuasa hukum pemohon mempersoalkan jadwal dan ketentuan masukan dan tanggapan masyarakat dalam pengumuman penetapan dokumen pendaftaran dan daftar bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Mamuju tahun 2020.

“KPU Mamuju sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan undang-undang, jadi aduan dari pemohon tidak memiliki legal satnding,’ jelas Rahmat Idrus.

Lebih lanjut Rahmat Idrus menjelaskan, bahwa apa yang menjadi soal terhadap objek aduan pemohon, tentunya harus bisa ditunjukkan syarat-syarat formil yang tidak terpenuhi, dan syarat-syarat materil yang tidak terpenuhi dari objek yang dipermasalahkan, atau istilah sederhananya ada pelanggaran hukum terhadap dikeluarkannya keputusan KPU tersebut.

Mekanisme dalam undang-undang Pilkada, bahwa setiap tahapan Pemilukada itu ada diberikan kesempatan kepada masyarakat seluas-luasnya, bahkan siapapun termasuk pasangam calon untuk memberikan tanggapan, masukan, pengaduan dan pelaporan terkait adanya pelanggaran.

” Terkait dari laporan pemohon, KPU telah siapkan saksi fakta 2 orang yang menjelaskan, bahwa KPU sudah melaksanakan tahapan-tahapan. Termasuk mengumumkan di media, bahkan di liput oleh banyak media online tentang permintaan untuk memasukkan tanggapan,” jelas Rahmat Idrus. (Rls/**)