Porossulbar -Polewali Mandar – Menyikapi polemik di media sosial terkait menu Ramadan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koordinator Wilayah (Korwil) Kabupaten Polewali Mandar, Muh. Firman Jaelani, S.H., mengajak masyarakat untuk memahami secara utuh struktur anggaran program tersebut.
Firman menjelaskan, anggaran MBG sebesar Rp13.000 hingga Rp15.000 per porsi bukan sepenuhnya digunakan untuk bahan makanan. Dari total tersebut, alokasi khusus bahan pangan hanya berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, tergantung kategori penerima manfaat.
Untuk kelompok balita, PAUD/TK/RA, serta siswa SD/MI kelas 1–3, anggaran bahan makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara itu, bagi siswa SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu hamil dan menyusui, alokasi bahan makanan sebesar Rp10.000 per porsi.
Selain bahan pangan, terdapat biaya operasional sebesar Rp3.000 per porsi yang digunakan untuk menunjang layanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dana tersebut mencakup kebutuhan listrik, air, gas, internet dan telepon, insentif relawan, insentif guru PIC, operasional kendaraan, BPJS Ketenagakerjaan relawan, distribusi oleh kader posyandu untuk kelompok 3B (balita, bumil, dan busui), serta kebutuhan kebersihan dan alat pelindung diri.
Di samping itu, terdapat alokasi Rp2.000 per porsi untuk fasilitas, seperti sewa dapur dan gudang, mess petugas, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sistem penyaringan air, serta sewa peralatan dapur modern seperti steam rice, mesin pencuci ompreng, kompor, kulkas, chiller, freezer, hingga perlengkapan distribusi.
Mengacu pada petunjuk teknis terbaru Nomor 401.1, anggaran fasilitas tersebut merupakan insentif bagi mitra penyedia sarana SPPG. Dengan asumsi satu SPPG melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, nilai insentif fasilitas dapat mencapai sekitar Rp6 juta per hari.
Firman berharap penjelasan ini dapat meluruskan persepsi publik terkait pelaksanaan MBG, khususnya selama bulan Ramadan.
“Kami mengajak masyarakat untuk melihat program ini secara menyeluruh. MBG bukan hanya soal makanan, tetapi juga sistem layanan gizi yang membutuhkan dukungan operasional dan fasilitas agar berjalan optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pihaknya terbuka terhadap masukan dan laporan masyarakat apabila ditemukan indikasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional guna memastikan program berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Pewarta : FikranZikryRahman
Comment