Mamuju – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga (JSM), memimpin rapat bersama tim penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan di ruang kerjanya, lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 19 Mei 2025.
Rapat ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintahan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakilnya Salim S Mengga, dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem secara signifikan.
Dalam arahannya, Wagub Salim menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan berbasis data valid. “Stunting itu seperti gelombang, naik turun, lalu kita yang disalahkan. Karena itu saya minta perencanaannya betul-betul matang dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa penanganan stunting ke depan akan menggandeng berbagai elemen, termasuk kampus kesehatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Menurutnya, pelibatan TNI-Polri sangat penting karena jangkauan mereka hingga ke wilayah pelosok.
“Babinsa dan Bhabinkamtibmas itu bisa menjangkau sampai ke ujung-ujung daerah, itu yang kita libatkan agar kita bisa bekerja lebih efektif,” ungkapnya.
Selain itu, Salim juga menyoroti pentingnya memperhitungkan biaya operasional dalam menjalankan program penanganan stunting dan kemiskinan. Ia menilai tidak realistis jika tim di lapangan diminta bekerja tanpa dukungan anggaran yang memadai.
“Kita harus rasional, tidak mungkin menyuruh orang atau kelompok bekerja tanpa biaya operasional. Semua itu harus diperhitungkan,” jelasnya.
Dalam rapat itu, Posyandu juga menjadi perhatian khusus. Salim menyayangkan kondisi Posyandu saat ini yang dinilainya mulai sepi pengunjung, berbeda dengan masa Orde Baru yang sangat aktif.
“Dulu masyarakat antusias datang ke Posyandu karena ada makanan tambahan seperti biskuit bayi, susu, dan lainnya. Sekarang kita harus buat Posyandu menarik lagi agar ibu-ibu dan anak-anak mau datang,” katanya.
Wagub juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk penanganan stunting dan kemiskinan di Sulbar mencapai sekitar Rp40 miliar. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan.
“Setiap kegiatan harus bisa diukur hasilnya. Kalau tidak tercapai, kita akan cari tahu penyebabnya dan evaluasi. Kita tidak ingin melaksanakan program yang tidak terukur,” pungkasnya. (Rls)
