MAMUJU, POROSSULBAR – Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju terus bergulir, menjadi perbincangan hangat.

Betapa tidak, sengketa yang diajukan bahkan mengundang saksi ahli sesuai bidang yang dibutuhkan oleh pemohon, termohon dan pihak terkait.

Saksi ahli yang dimintai keterangan hari ini, terkait ijazah S1 milik Ado Mas’ud mendatangkan seorang saksi ahli yang berprofesi sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, DR.Hardianto Djanggih SH, MH.

Kepada awak media, Rabu (7/10/20). DR.Hardianto mengungkapkan, bahwa saat musyawarah di depan majelis dirinya menjelaskan, bahwa sebuah Ijazah bisa dikatakan palsu atau tidak sesuai korelasi, harusnya bisa di cek melalui Forlap Dikti karena itu adalah sebuah produk yang telah dibuat oleh Kementerian pendidikan.

Dimana regulasi tersebut tertera dalam Permenristekdikti No.61 tahun 2016, tentang pangkalan data perguruan tinggi yang acuannya bisa dibaca pada pasal 12 ayat 1. Soal kewajiban perguruan tinggi terkait informasi yang valid.

“Dalam keterangannya tadi, sesuai dengan keilmuan yang saya miliki menjelaskan kepada majelis dalam hal ini bawaslu, bahwa dalam mendapatkan sebuah Ijazah yang sah regulasinya ada dan itu telah diatur,” ujarnya.

Lanjut DR.Hardianto bahwa sesuai dengan ijazah yang disengketakan, dirinya selaku Ahli juga mengakui tidak adanya sinkronisasi antara laman UVRI dan Universitas Karya Dharma, yang seharusnya dalam regulasi harusnya valid sesuai yang diatur dalam pasal 56 dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2012.

“Jadi memang setelah saya teliti sesuai dengan keahlian saya, Ijazah tersebut tidak berkesesuaian,” lanjutnya.

DR.Hardianto yang sudah 9 kali pernah menjadi saksi ahli bahwa untuk menguji sebuah keabsahan ijazah itu ada tiga hal yang perlu diketahui, yakni yang pertama keaslian blanko, kedua tanda tangan pejabat yang berwenang serta isi seluruh Ijazah tersebut harus tepat.

“Secara keseluruhannya saya telah menjelaskan kepada majelis apa yang saya ketahui terkait Ijazah, jadi majelis yang akan menentukan apakah keterangan ahli bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan atau ada pertimbangan lain,” pungkasnya.

“Intinya perlu dipahami, bahwa penggunaan Ijasah Palsu adalah delik pidana, jadi perlu kehati-hatian bagi penyelenggara Pilkada,” tutup DR.Hardianto. (Rg/**)