MAMUJU, POROSSULBAR – Tahapan Pilkada serentak 2020 telah memasuki tahap perhitungan tingkat kecamatan yang akan berlangsung selama tiga hari sejak Jumat – Minggu, 11-13 Desember 2020.

Untuk Kabupaten Mamuju sendiri, ada dua (2) kecamatan yang berada di dalam kota melakukan perhitungan di asrama haji Kabupaten Mamuju yaitu, Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro.

Berbagai protes dan sanggahan dari saksi pasangan calon mewarnai proses perhitungan tingkat Kecamatan Mamuju dan Simboro.

Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Ashar selaku saksi dari Paslon 02 untuk Kecamatan Mamuju, yang melayangkan protes kepada pihak PPK dan Panwascam, karena dianggap tidak transparan dalam proses perhitungan tersebut.

Beberapa hal yang menjadi sanggahannya yakni, meminta menunjukkan daftar dan jumlah pemilih yang menggunakan E-KTP

“Sejak awal kami sudah meminta kepada pihak penyelenggara (PPK dan Panwascam_red;) untuk menunjukkan daftar tersebut (daftar pemilih menggunakan E-KTP_red;). Dan aturan yang mengatur tentang larangan menunjukkan atau membuka daftar tersebut kepada saksi.

“Kami menganggap ada masalah dengan daftar pemilih tersebut,” ucap Ashar kepada media ini, Minggu (13/12).

Bukti temuan lainnya yang disampaikan adalah ditemukannya daftar nama pemilih yang kosong (tidak diisi sama sekali oleh PPS).

Untuk TPS 01 Tadui juga ditemukan data foto E-KTP (bagi pemilih menggunakan KTP_red;) yang tidak di foto oleh PPS saat masih di TPS, melainkan setelah selesai perhitungan dan itupun dirumah pemilih tersebut.

Dan yang paling mengherankan adalah yang mengambil foto E-KTP tersebut bukan dilakukan oleh pihak PPS melainkan inisiatif dari Panwas langsung.

“Jadi pemilihnya sudah tidak menunjukan E-KTP nya langsung saja mencoblos, karena sudah ada daftarnya dan kami punya bukti rekamannya,” lanjutnya.

Tadi juga ditemukan ada kotak suara yang tidak ada daftar pemilih KTP Elektroniknya, sedangkan keterangannya panwas dan ketua PPS bahwa daftar itu ada.

“Inilah yang kami sesalkan, karena pihak penyelenggara seakan tidak menghiraukan apa yang menjadi temuan kami,” terang Muhammad Ashar.

“Dengan tidak adanya transparansi oleh pihak penyelenggara, sehingga perhitungan suara se kecamatan Mamuju kami anggap cacat hukum,” tegas saksi Paslon 02 itu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Arman saksi paslon 02 untuk Kecamatan Simboro.

Ia mengukapkan bahwa sebagai saksi, dirinya telah meminta kepada pihak penyelenggara untuk membuka daftar nama pemilih yang menggunakan E-KTP.

Namun hal itu tidak diindahkan oleh pihak penyelenggara, dengan alasan bahwa mengacu pada PKPU nomor 19 tahun 2020 pasal 15a dan 15b.

“Kami minta agar dijelaskan isi pasal tersebut, tapi bukannya memberikan penjelasan. Kami malah diabaikan.

“Jadi dengan begitu kami menduga ada kerjasama antara penyelenggara dengan salah satu paslon yang merugikan paslon kami. Mereka seperti menyembunyikan sesuatu, sehingga tidak memberikan daftar itu kepada kami,” ucap Arman.

“Salah satu contoh temuan yang kami dapatkan adalah di TPS 4 Pati’di, ada warga berinisial ‘R’ melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.

Di TPS 4 Pati’di dia mencoblos menggunakan undangan dan di TPS 9 Mamunyu dia memilih menggunakan E-KTP.

“Begitu pun di TPS 12 Tanbayako, ditemukan pemilih yang masih dibawah umur, dia masih SMA kelas 2,” urai Arman kepada wartawan. (Rls/**)