MAMUJU, POROSSULBAR — Perkara aduan sengketa Pilkada, terkait dugaan pelanggaran KPU yang diduga melakukan pelanggaran, karena menetapkan pasangan calon yang tidak prosedural sebagai calon Wakil Bupati Mamuju.

Pelaksanaan musyawarah tertutup yang digelar Bawaslu Mamuju, dan menghadirkan pemohon dalam hal ini, tim kuasa hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, Habsi Wahid dan Irwan Pababari. Bahkan kedua Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 2, hadir bersama untuk melakukan pertemuan mediasi.

Sayangnya, pertemuan yang berlangsung sekitar 2 Jam tersebut tidak membuahkan hasil. Baik tim pengacara Paslon nomor urut 2 sebagai pemohon, maupun KPU sebagai tergugat tidak menyepakati apapun sehingga gugatan akan berlangsung ke musyawarah terbuka.

Pengacara Tim Koalisi Habsi Wahid dan Irwan Pababari, Nasrun mengaku, pertemuan mediasi tidak menemui jalan perdamaian. Perkara tetap dilanjutkan, untuk selanjutnya akan digelar musyawarah terbuka di Bawaslu Mamuju.

“Kami hadir di Bawaslu sebagai pihak pemohon dan KPU Mamuju sebagai termohon. Dalam agenda tadi tidak ada kesepakatan.

Kami tetap memohon majelis musyawarah, untuk melakukan musyawarah terbuka,” kata Nasrun usai menghadiri musyawarah tertutup di Kantor Bawaslu Mamuju, di Jalan Pengayoman, Jumat (2/10).

Menurut Nasrun, materi gugatan masih seputar dugaan ijazah palsu, yang diduga dimiliki calon wakil bupati dari pasangan calon Bupati Mamuju, Nomor Urut 1.

“Dalam permohonan kami, yang kami dalilkan dugaan ijazah yang tidak prosedural, salah satu pasangan calon, yaitu Ado Mas’ud,” urai Nasrun.

KPU MamuJu, melalui pengacaranya, Rahmat Idrus mengaku siap menghadapi materi laporan yang diajukan pelapor di musyawarah terbuka.

“Saya sudah siap menghadapi gugatan pelapor,” ucap Rahmat Idrus singkat. (Wl/**)