MAMUJU, POROSSULBAR – Kasus dugaan kegiatan Reses anggota DPR-RI dibalut semi kampanye terselubung terus bergulir.

Tim kuasa hukum Habsi-Irwan melakukan pelaporan ke pihak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI di Jakarta.

Akriadi, SH., selaku kuasa hukum Habsi-Irwan saat konferensi pers dengan awak media mengatakan, bahwa pihaknya telah melayangkan surat ke MKD terkait kegiatan reses yang dilakukan oleh salah satu anggota DPR-RI, yakni Suhardi Duka (SDK) di Desa Leling, Kecamatan Tommo yang dianggap terjadi pelanggaran didalamnya.

Sudah jelas diatur dalam kode etik DPR-RI nomor 1 tahun 2015 tentang Dewan Perwakilan Rakyat.

“Maka kami menyimpulkan bahwa apa yang terjadi dalam reses tersebut, kami menganggap bahwa tidak sesuai dengan kode etik yang berlaku,” ucap Akriadi, Kamis (5/11).

“Kami juga sudah menyerahkan bukti-bukti yang ada,” sebutnya.

Kami berharap dengan laporan yang kami masukkan atas dugaan pelanggaran tersebut, MKD dapat menjatuhkan sanksi kepada SDK, karena ini juga merupakan salah satu alat kontrol.

“Dimana kami melihat kedepannya masih banyak kegiatan Reses SDK yang akan dilaksanakan. Dan ditakutkan hal yang sama masih akan terjadi,” ungkapnya.

Irwin, SH yang juga tim kuasa hukum Habsi-Irwan ikut menambahkan bahwa, langkah yang diambil ini merupakan hasil kajian hukum, setelah melihat laporan dan video Reses SDK bersama dengan para saksi.

Dimana dalam Reses tersebut, SDK lebih banyak mengarahkan atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih paslon lain dalam Pilkada Mamuju. Yang tak lain adalah anaknya sendiri.

“Disini kami mau pertanyakan bahwa, apakah dalam kegiatan di Desa Leling itu, dia datang sebagai juru kampanye ataukah datang untuk menampung aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses?,” urai Irwin. (Rls//**)