Jakarta – Mengedepankan pelayanan administrasi hukum umum yang berkualitas di wilayah, Kadivyankumham Kemenkumham Sulbar, Rahendro Jati melakukan koordinasi dengan Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kristomo (25/7).
“Layanan hukum umum di wilayah terutama yang terkait dengan fidusia menjadi kepedulian kami di Sulbar. Terlebih dengan adanya kebijakan dari Ditjen AHU tentang penghapusan jaminan fidusia yang sudah berakhir” ujar Rahendro.
Lebih lanjut Rahendro menyampaikan bahwa dalam koordinasi tersebut juga dibahas mengenai sinkronisasi data fidusia yang ada di sistem aplikasi. “Di era teknologi informasi ini, sinkronisasi data dari berbagai sumber terkait dengan fidusia menjadi penting untuk peningkatan kualitas layanan” sambung Rahendro.
Sementara itu Kristomo menyampaikan bahwa penghapusan jaminan fidusia yang telah berakhir memerlukan dukungan dari berbagai pihak. “Utamanya dari pihak pemberi dan penerima jaminan fidusia atau kuasanya memegang peran yang krusial” ujar Kristomo.
Pada kesempatan yang berbeda, Kakanwil Kemenkumham Sulbar Pamuji Raharja menyampaikan komitmen bahwa Kanwil Kemenkumham Sulbar akan mengedepankan kualitas dalam pemberian layanan administrasi hukum Umum di wilayah. ” Ini menjadi komitmen kami untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pengguna layanan ” tutup Pamuji.
