MAMUJU, POROSSULBAR – Beredarnya video berdurasi 39 detik disejumlah platform media sosial di grup WhatsApp dan Facebook di Kabupaten Mamuju, terkait adanya salah satu Jurkam yang diduga menghalalkan “money politik”.

Hal tersebut langsung ditanggapi oleh politisi ternama Kabupaten Mamuju, Ustad Amran HB yang juga tokoh pendidikan Sulbar.

Ket foto : Politisi Hanura, Ustad DR. Amran HB juga salah satu Tokoh Pendidikan Sulbar, Jumat (13/11).

Amran menganggap, orang yang suaranya ada dalam orasi politik untuk salah satu Paslon di Pilkada Mamuju itu, perlu diajak ngopi biar rileks dan tidak ngawur.

“Dari narasi yang saya dengar di video itu, sepertinya dia perlu diajak ngopi dulu,” kata Amran kepada media ini, Jumat (13/11) di salah satu warkop pinggiran Kota Mamuju.

Video tersebut memang banyak menggelitik sejumlah politisi kondang di Kabupaten Mamuju, termasuk Amran HB.

Dalam video tersebut, seseorang yang diduga melakukan orasi politik dalam kampanyenya menyampaikan, bila masyarakat diberi uang oleh seseorang untuk memilih Paslon dalam Pilkada, masyarakat boleh mengambil uangnya, dan itu “Halal”.

“Narasinya (video_red) mengindikasikan adanya kegagalan pendidikan politik yang dipahami orang tersebut. Sebagai politisi, itu sesuatu yang berlebihan dan mungkin dia kebablasan,” ujar Amran.

“Money politik dalam kajian Agama dan Hukum, itu adalah suap menyuap. Hal inilah yang kadang menjadi faktor hancurnya suatu peradaban, dan itu sangat tidak berakhlak,” sebutnya.

Sebaiknya kata Amran, selaku Jurkam seharusnya dia memberikan edukasi positif kepada masyarakat Mamuju. Tentang bagaimana cara berpolitik yang sehat, bukan dengan cara tidak beretika seperti itu.

Amran juga mengkritisi kutipan narasi orang di video tersebut, yang membawa-bawa nama lembaga MUI. Padahal orasinya menghalalkan pemberian uang untuk kepentingan politik tertentu.

Kalau ada masyarakat yang sampai percaya. Apa yang dihalalkan orang tersebut dalam video, maka orang itu akan menanggung dosa jariyah.

“Tapi entah lah nanti kita lihat bagaimana tanggapan MUI, yang saya dengar juga di sebut,” ungkap Amran, dalam sudut pandangnya sebagai orang yang juga banyak mengerti Kajian Agama.

Bisa dikategorikan pembohongan publik, jika orang tersebut didepan rakyat benar menghalalkan uang suap dari siapapun untuk memilih Paslon tertentu.

“Semua sudah jelas asas hukumnya, dan jangan disamar-samarkan untuk meraih simpati, kasihan masyarakat,” sambung Amran.

Sementara itu Ketua MUI Kabupaten Mamuju Ustad H.Namru Asdar kepada media ini mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia.

Jadi terkait hal diatas (video_red), apapun statement yang disampaikan, itu tidak mewakili MUI,” ucap Ustad Namru secara tegas, melalui via telepon. Sabtu (14/11).

Kalau memang ada anggota, baik kader ataupun pengurus MUI yang masuk menjadi tim sukses atau juru kampanye (Jurkam). Itu tidak masalah, selagi tidak membawa-bawa atribut maupun menyebut-nyebut nama ormas.

“Secara etika MUI tidak membenarkan itu, ini untuk menjaga netralitas. MUI sifatnya ormas yang mengayomi semua, apalagi semua ormas islam tergabung disitu. Jadi kita dituntut untuk selalu berusaha menjaga se-netral mungkin,” terangnya.

Lanjut dikatakan Namru, semoga kedepannya tidak ada lagi tim kampanye Paslon tertentu, yang dalam setiap kampanyenya membawa nama ormas MUI. Ini untuk menjaga netralitas ormas.

“Janganlah, cukuplah tidak usah dibawa-bawa nama-nama organisasi, karena itu tidak mewakili organisasi secara penuh,” harapnya.

Sampai berita ini diturunkan belum ada pihak yang bersedia mengklarifikasi, terkait yang ada dalam video tersebut. Yang mana lagi hangat diperbincangkan sejumlah warga Kabupaten Mamuju. (Rg/As)