MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mengikuti Forum Pertemuan Terbuka Seluruh Pegawai (Town Hall Meeting) bersama Menteri Hukum Republik Indonesia yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (31/7). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum baik di tingkat pusat maupun kantor wilayah sebagai wadah komunikasi langsung antara pimpinan dan pegawai.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Town Hall Meeting sebagai forum strategis dalam memperkuat koordinasi, menyelaraskan langkah organisasi, serta memastikan seluruh jajaran memahami arah kebijakan Kementerian Hukum.
“Forum seperti ini menjadi ruang penting untuk membangun komunikasi yang terbuka antara pimpinan dan seluruh pegawai. Kanwil Kemenkum Sulbar siap mendukung setiap kebijakan strategis Kementerian Hukum, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pelayanan publik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional serta akuntabel,” ujar Saefur Rochim.
Dalam arahannya, Menteri Hukum Republik Indonesia menyampaikan bahwa Town Hall Meeting merupakan sarana komunikasi langsung untuk memperkuat koordinasi organisasi sekaligus memberikan ruang kepada pegawai untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
Menteri Hukum menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas secara berintegritas dan profesional.
Dalam bidang manajemen sumber daya manusia, Menteri Hukum menyampaikan komitmen kementerian untuk terus meningkatkan sistem pembinaan karier pegawai. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan pelaksanaan program kenaikan pangkat istimewa sebagai bentuk penghargaan terhadap pegawai berprestasi, penyempurnaan mekanisme pengisian jabatan manajerial berbasis sistem merit melalui skema e-voting internal, serta pengembangan program peningkatan kompetensi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, perbankan, dan mitra internasional.
Selain itu, kantor wilayah diminta untuk berperan aktif dalam mengidentifikasi dan mengusulkan pegawai berprestasi untuk mendapatkan penghargaan, sekaligus melakukan pemetaan kebutuhan formasi sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Pada aspek komunikasi publik, Menteri Hukum menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan edukatif kepada masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Hukum akan membentuk tim respons media sosial secara bertahap yang melibatkan pegawai dari berbagai unit kerja.
Langkah tersebut juga akan didukung dengan penyusunan pedoman pemanfaatan media sosial, mekanisme mitigasi risiko, serta perlindungan terhadap pegawai dari potensi serangan siber dan penyalahgunaan informasi digital guna memperkuat citra positif institusi.
Dalam penguatan organisasi dan pelayanan hukum, Menteri Hukum juga menyoroti pentingnya percepatan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia pada bidang strategis, seperti penyuluh hukum, analis kekayaan intelektual, tenaga teknologi informasi, penguatan Pos Bantuan Hukum, serta pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual di daerah.
Menanggapi arahan tersebut, Saefur Rochim menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulbar siap melakukan tindak lanjut melalui penguatan koordinasi internal, peningkatan kompetensi pegawai, optimalisasi komunikasi publik, serta peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Kami akan segera menindaklanjuti berbagai arahan Menteri Hukum dengan memperkuat sinergi antarbidang, meningkatkan kapasitas jajaran, serta memastikan program strategis kementerian dapat diimplementasikan secara optimal di Sulawesi Barat,” jelas Saefur Rochim.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi dan komitmen seluruh jajaran menjadi kunci dalam mewujudkan Kementerian Hukum yang semakin profesional, responsif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui pelaksanaan Town Hall Meeting ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan organisasi, memperkuat budaya kerja positif, serta bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Comment