Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat terus melakukan langkah-langkah strategis guna memastikan kesiapan Pelatihan Paralegal Serentak Tahun 2026. Hal ini tersebut ditekankan pada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo, di ruang kerjanya pada Rabu (21/1).
Rapat yang dihadiri oleh jajaran Penyuluh Hukum, CPNS, hingga peserta magang tersebut memetakan berbagai kesiapan teknis maupun substansi demi menyukseskan program penguatan akses keadilan di Sulawesi Barat.
Kadiv P3H menekankan bahwa pelatihan ini merupakan agenda krusial untuk melahirkan paralegal yang kompeten. “Pelatihan paralegal adalah program strategis kita. Oleh karena itu, koordinasi yang matang sangat diperlukan agar seluruh tahapan berjalan optimal,” tegasnya dalam forum tersebut.
Berdasarkan hasil pertemuan, Pelatihan Paralegal Serentak Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 2 hingga 4 Februari 2026. Mengingat efisiensi dan jangkauan wilayah, kegiatan akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Setelah pelatihan intensif, para peserta akan menjalani masa aktualisasi selama tiga bulan.
Tercatat sebanyak 1.100 peserta paralegal akan mengikuti program ini. Untuk menjaga efektivitas pembelajaran, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 22 kelas virtual. Adapun materi pelatihan akan disampaikan oleh para pakar dari internal Kementerian Hukum, akademisi, serta praktisi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi di Provinsi Sulawesi Barat.
Selain membahas skema kelas, rapat juga menyepakati detail administratif seperti penyusunan daftar hadir digital, penggunaan virtual background resmi, hingga tata tertib daring bagi peserta. Sebagai langkah pemungkas, jajaran Kemenkum Sulbar dijadwalkan akan menggelar rapat finalisasi pada 29 Januari 2026 mendatang.
“Kita ingin memastikan seluruh kesiapan, baik dari sisi teknis maupun materi, sudah siap 100 persen sebelum hari pelaksanaan. Harapannya, paralegal yang dilatih nantinya mampu menjadi jembatan hukum yang andal bagi masyarakat di desa,” pungkasnya
Langkah akselerasi ini menjadi bukti nyata komitmen Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat dalam mendukung perluasan bantuan hukum bagi masyarakat luas secara terukur dan profesional.
