Mamuju, 24 April 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat kembali menorehkan capaian dengan meraih predikat Sangat Baik pada Evaluasi Kinerja Organisasi Kantor Wilayah dalam kegiatan Pembinaan Hukum Nasional Triwulan I Tahun 2026. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Berdasarkan hasil penilaian kinerja berdasarkan beban kerja pembinaan hukum di wilayah, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat menempati posisi tiga besar nasional untuk kategori Kantor Wilayah Tipe C, dengan capaian kinerja sebesar 75,00. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan hukum secara optimal di daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menilai capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pembinaan hukum.
“Prestasi ini adalah buah dari sinergi, dedikasi, dan komitmen seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar dalam menjalankan program pembinaan hukum secara maksimal. Kami bersyukur atas hasil ini dan menjadikannya motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan,” sambung Saefur di sela-sela kesempatannya.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut juga menunjukkan bahwa Sulawesi Barat mampu bersaing secara nasional dan terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan hukum yang berkualitas di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), John Batara Manikallo, menyampaikan bahwa capaian ini tidak terlepas dari kerja sama tim yang solid di seluruh unit kerja.
“Capaian ini merupakan hasil kerja sama tim yang solid. Semoga ke depannya kita bisa terus mempertahankan prestasi ini, bahkan lebih ditingkatkan lagi melalui inovasi, kolaborasi, dan kerja nyata dalam pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan program pembinaan hukum di wilayah, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga konsistensi kinerja demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Comment