News
Home » Berita » Bahas Persoalan Hukum Masyarakat, Kades Bonda Temui Kakanwil Kemenkum Sulbar

Bahas Persoalan Hukum Masyarakat, Kades Bonda Temui Kakanwil Kemenkum Sulbar

Mamuju, 24 April 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) John Batara Manikallo, hari ini menerima kunjungan koordinasi Kepala Desa Bonda, Abdul Wahab, di Ruang Media Center Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat.

 

Koordinasi tersebut membahas dukungan terhadap sejumlah program di Desa Bonda yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Sulbar. Selain itu, Kepala Desa Bonda juga meminta dukungan dalam rangka penyediaan Sekretariat Forum Non Litigation Peacemaker (NLP) yang direncanakan segera dibentuk.

 

Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik langkah Pemerintah Desa Bonda yang aktif membangun sinergi dengan Kanwil Kemenkum Sulbar dalam upaya memperkuat kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Peringati Hari KI Sedunia, DJKI Gelar Layanan di Car Free Day Serentak 33 Provinsi

 

“Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan instansi vertikal menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan hukum yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami siap mendukung program-program Desa Bonda yang sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum,” ujar Saefur Rochim.

 

Kakanwil menilai, inisiatif pembentukan Forum Non Litigation Peacemaker merupakan langkah strategis dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui pendekatan musyawarah dan mediasi di tingkat masyarakat.

 

Konsisten Layani Masyarakat, Kanwil Kemenkum Sulbar Raih Nilai Kinerja Sangat Baik 

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberadaan forum tersebut diharapkan dapat menjadi wadah edukasi hukum sekaligus sarana penyelesaian persoalan sosial secara cepat, efektif, dan berkeadilan.

Sementara itu, Kadiv P3H John Batara Manikallo menambahkan bahwa Desa Bonda memiliki potensi besar menjadi contoh desa sadar hukum yang mampu mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur non litigasi.

 

John menilai, penguatan kapasitas aparatur desa serta pembinaan hukum kepada masyarakat perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

 

Junda Dorong Transformasi PPID, Tingkatkan Asas Keterbukaan Demi Menjaga Kepercayaan Publik.

“Dengan adanya forum ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya penyelesaian sengketa secara damai, sehingga harmonisasi sosial dapat terus terjaga,” lanjutnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Bonda, Abdul Wahab, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kakanwil beserta jajaran atas dukungan yang selama ini diberikan kepada Desa Bonda.

 

Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat, khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan hukum bagi masyarakat desa.

 

“Kami berharap pendampingan dari Kanwil Kemenkum Sulbar terus berlanjut, sehingga masyarakat Desa Bonda semakin sadar hukum dan mampu menyelesaikan persoalan secara bijak serta bermartabat,” tutupnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *