Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa langkah inventarisasi permasalahan menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.
“Melalui pemetaan kendala yang dihadapi satuan kerja, kita dapat menyusun langkah penyelesaian yang tepat dan terukur sehingga target kinerja organisasi dapat tercapai secara maksimal,” ujar Saefur Rochim disela-sela kesempatannya
Terkait dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menggelar rapat dalam rangka pemenuhan data Permintaan Daftar Inventarisasi Permasalahan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar, Senin (27/4/2026), bertempat di Ruang Seno Adji.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK.1-PR.04.05-358 Tahun 2026 tanggal 17 April 2026 perihal Permintaan Daftar Inventarisasi Permasalahan. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta dihadiri sejumlah pegawai pada Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat.
Dalam rapat tersebut dibahas mekanisme pengumpulan serta pengisian data inventarisasi permasalahan yang mencakup berbagai kendala dalam pencapaian kinerja, khususnya terkait perjanjian kinerja dan pelaksanaan program kerja prioritas Kementerian Hukum Tahun 2026.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pengisian spreadsheet sesuai format yang telah ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi guna memastikan kelengkapan serta kesesuaian data yang disampaikan.
Ia menambahkan, proses inventarisasi tersebut juga menjadi instrumen evaluasi dan pengendalian kinerja yang strategis dalam mendorong peningkatan akuntabilitas, efektivitas, serta kualitas layanan di lingkungan Kementerian Hukum.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar menunjukkan komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan yang matang, responsif terhadap kendala, serta berorientasi pada hasil.
Comment