Mamuju, 30 April 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menilai pelaksanaan policy talks sangat penting untuk memperkuat kompetensi aparatur dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
“Analis kebijakan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan berbasis data, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Karena itu, peningkatan kapasitas melalui forum diskusi seperti ini sangat diperlukan,” tegas Saefur Rochim disela-sela kesempatannya
Terkait dengan itu, tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Policy Talks: Akselerasi Peran Analis Kebijakan dalam Mendorong Kebijakan Daerah yang Adaptif di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (30/4).
Kegiatan tersebut diikuti sebagai bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Sulbar dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang analisis kebijakan, guna mendorong lahirnya kebijakan publik yang responsif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Policy Talks merupakan bentuk sinergi antara Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim dengan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Ia berharap forum tersebut dapat menjadi sarana pembelajaran bersama dalam meningkatkan pemahaman terkait tugas dan fungsi analis kebijakan di daerah.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan para analis kebijakan dapat semakin memahami perannya dalam mendukung proses perumusan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pada sesi materi, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara, Rustan Amarullah, menjelaskan bahwa analisis kebijakan berangkat dari adanya situasi kekurangan atau ketidakpuasan yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, tahapan analisis kebijakan dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis alternatif kebijakan, penyusunan rekomendasi, hingga evaluasi kebijakan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa seorang analis kebijakan juga memiliki tugas penting dalam melakukan advokasi kebijakan, yaitu upaya memengaruhi atau mendukung kebijakan publik agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Saipul B., memaparkan bahwa analisis kebijakan publik merupakan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi kebijakan untuk memahami dampaknya terhadap masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa tahapan kebijakan publik terdiri atas formulasi, implementasi, dan evaluasi. Melalui tahapan tersebut, diharapkan kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kebijakan hukum yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Comment