Mamuju – SulbarNews.id. – Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar Acara Sosialisasi Inovasi Daerah yang digelar di Aula Lantai 3 Kabupaten Mamuju (4/5/2026). Acara dibuka oleh Bupati Mamuju yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, Dr. H. Suaib, S.Sos, MM. Turut Hadir dalam acara Asisten II Sekdakab Mamuju, Muhammad Jufri Badau, SKM.,M.Kes, Narasumber Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, TI dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Kemendagri Dr. Ir. David Yama, MSc., MA, Pimpinan PD, para Camat dan Lurah yang hadir secara Daring dan Luring.
H. Suaib dalam sambutannya menguraikan bahwa Inovasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong efisiensi pemerintahan, serta mempercepat pembangunan daerah. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya bekerja secara rutin, tetapi juga kreatif, adaptif, dan solutif.
“Melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap dapat meningkatkan pemahaman kita semua mengenai pentingnya inovasi daerah, baik dalam aspek pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun pemberdayaan masyarakat. Inovasi bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan gerakan bersama yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat.
Kepala BAPPERIDA Mamuju H. Budianto Muin, S.Ip., M,Si. selaku Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan pelaksanaan dan penerapan Inovasi di lembaga pemerintahan dimulai dari kreativitas setiap personil, kelompok dan selanjutnya akan meningkat menjadi inovasi organisasional disetiap levelnya. Untuk itu langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melalui BAPPERIDA adalah dengan melakukan penjaringan setiap inovasi yang ada di setiap Perangkat Daerah (PD) yang akhirnya menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai Daerah yang melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan
Sementara itu, Kapus Strajak Inovasi Daerah Kemendagri selaku Narasumber David Yama dalam materinya menguraikan bahwa saat ini Kabupaten Mamuju masuk dalam kategori Daerah yang Inovatif, namun masih ada beberapa catatan yang harus dilengkapi agar Tahun 2026 dapat naik level. Beberapa point yang harus dilengkapi adalah mendorong Komitmen Kepala Daerah melalui integrasi inovasi dalam dokumen perencanaan (RPJMD) dan penetapan inovasi sebagai Indikator Kinerja Utama. Kedua Belum optimalnya peran Orkestrator/ Operator Inovasi daerah di setiap Perangkat Daerah. Ketiga Rendahnya Produktivitas dan Kualitas Inovasi Pada Perangkat Daerah diharapkan setiap Perangkat Daerah mempunyai target Minimal 2-3 Inovasi pertahun.
(Diskominfosip/RN)
Comment