News
Home Β» Berita Β» Kemenkum Sulbar Perkuat Kualitas Pengelolaan Informasi Publik, Cegah Potensi Sengketa

Kemenkum Sulbar Perkuat Kualitas Pengelolaan Informasi Publik, Cegah Potensi Sengketa

MAMUJU – Upaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik terus menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Kepala Kantor Wilayah, Saefur Rochim, menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola layanan informasi agar setiap kebutuhan masyarakat dapat dilayani sesuai aturan serta terhindar dari potensi sengketa informasi.

 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar dalam kegiatan Penguatan SDM Pengelola Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara daring, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini diikuti Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Tahir, bersama sejumlah jajaran dari Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Sulbar.

 

Saefur Rochim menyampaikan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Karena itu, setiap pengelola informasi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai regulasi, tata cara pelayanan, serta batasan informasi yang dapat diberikan kepada publik.

Kemenkum Sulbar-Pemprov Dorong Kepala Desa Jadi Garda Terdepan Penyelesaian Konflik, 13 Kades Raih Apresiasi

 

Menurutnya, pelayanan informasi yang dilakukan secara tepat, transparan, dan sesuai prosedur akan membantu mengurangi kesalahpahaman maupun potensi perselisihan antara masyarakat dan badan publik.

 

β€œSaya meminta seluruh jajaran yang menangani layanan informasi agar memahami ketentuan dan mekanisme pelayanan dengan baik. Setiap permohonan informasi harus ditindaklanjuti secara profesional, sehingga hak masyarakat terpenuhi dan potensi sengketa dapat dicegah sejak awal,” tegas Saefur.

 

Kodim 1418/Mamuju Terus Kebut Pembangunan Jembatan Gantung Sondoang, Wujud Nyata Kepedulian TNI untuk Rakyat

Kegiatan yang mengangkat tema Penguatan Kapasitas Pengelola Layanan Informasi Publik dalam Mencegah dan Mengantisipasi Sengketa Informasi Publik tersebut diselenggarakan oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Hukum.

 

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Tahir, menilai kegiatan ini menjadi kesempatan penting bagi jajaran untuk memperdalam pemahaman mengenai standar pelayanan informasi publik, termasuk langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika menghadapi permohonan informasi dari masyarakat.

 

β€œPengelola informasi harus mengetahui secara jelas prosedur dan tanggung jawabnya. Dengan pemahaman yang baik, pelayanan dapat diberikan secara tepat, sekaligus menghindari kekeliruan yang berpotensi menimbulkan sengketa,” ungkap M. Tahir.

Kemenkum Sulbar Bangun Profesionalisme Berbasis Kepatuhan

 

Dalam arahannya, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum, Ronald Lumbuun, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pengelola PPID merupakan elemen penting untuk mendukung pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Ia menjelaskan bahwa perkembangan kebutuhan informasi masyarakat menuntut pengelola PPID untuk mampu memberikan pelayanan yang tidak hanya berpedoman pada regulasi, tetapi juga mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan informasi.

 

Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Hukum juga berupaya menyamakan standar pelayanan informasi di seluruh unit kerja dan kantor wilayah agar kualitas keterbukaan informasi tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi semakin meningkat.

 

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi serta diskusi interaktif bersama narasumber dari Komisi Informasi Publik (KIP). Pembahasan berfokus pada peningkatan kemampuan pengelola PPID dalam memahami ketentuan keterbukaan informasi, menangani permohonan masyarakat, serta mengidentifikasi langkah pencegahan sengketa informasi publik.

 

Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sulbar dalam kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat tata kelola layanan informasi publik di lingkungan kantor wilayah. Dengan SDM yang kompeten dan mekanisme pelayanan yang terarah, masyarakat diharapkan memperoleh akses informasi yang lebih mudah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *