MAMUJU β Penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa tidak selalu harus berakhir di meja pengadilan. Dengan kemampuan komunikasi, pemahaman hukum, dan keterampilan mediasi, kepala desa dapat mengambil peran sebagai fasilitator perdamaian bagi masyarakat. Upaya memperkuat peran tersebut terus didorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melalui program Peacemaker Training atau Pelatihan Juru Damai.
Komitmen pengembangan peran kepala desa itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam audiensi antara Kanwil Kemenkum Sulbar dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Wilayah tersebut diterima oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Kurnia Banani Adam, dengan dihadiri Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra.
Pada kesempatan itu, Suhendra menyerahkan piagam penghargaan kepada 13 kepala desa yang telah menyelesaikan Peacemaker Training. Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas keterlibatan para kepala desa dalam meningkatkan kemampuan menangani perselisihan dan persoalan hukum masyarakat melalui penyelesaian di luar pengadilan.
Penyerahan piagam secara langsung kepada para penerima penghargaan selanjutnya direncanakan menjadi bagian dari agenda Rapat Koordinasi Gubernur Sulawesi Barat bersama seluruh kepala desa se-Sulawesi Barat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menilai keberadaan kepala desa yang memiliki kompetensi sebagai juru damai dapat membantu masyarakat memperoleh akses penyelesaian masalah hukum secara lebih dekat. Hal ini tidak terlepas dari posisi kepala desa yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga serta memahami kondisi sosial di wilayahnya.
Saefur menjelaskan, pendekatan dialog, musyawarah, dan mediasi dapat menjadi pilihan dalam menangani perselisihan tertentu. Selain membantu meredam ketegangan, cara tersebut juga berpeluang mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih luas, sepanjang penyelesaiannya dimungkinkan berdasarkan ketentuan hukum.
Ia berharap pelaksanaan Peacemaker Training dapat menjangkau lebih banyak kepala desa di Sulawesi Barat. Dengan demikian, semakin banyak aparatur desa yang memiliki bekal pengetahuan hukum dan keterampilan untuk membantu masyarakat mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi P3H Kemenkum Sulbar, Kurnia Banani Adam, menyampaikan bahwa hasil pelatihan perlu diwujudkan dalam praktik pelayanan kepada masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh para peserta diharapkan menjadi bekal ketika menghadapi perselisihan atau permasalahan sosial di lingkungan desa.
Menurut Kurnia, kepala desa memiliki peluang besar untuk membantu mempertemukan pihak-pihak yang berselisih, membuka ruang komunikasi, serta mendorong tercapainya kesepakatan secara damai dengan tetap memperhatikan koridor hukum yang berlaku.
Selain peningkatan kapasitas kepala desa, audiensi tersebut turut membahas penguatan hubungan antara program Peacemaker Training dan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa maupun kelurahan.
Kedua program tersebut dinilai dapat saling melengkapi dalam memperluas jangkauan pelayanan hukum. Kepala desa yang telah dibekali keterampilan mediasi dapat berperan membantu proses penyelesaian perselisihan, sedangkan Posbankum menyediakan akses bagi warga untuk mendapatkan informasi dan konsultasi hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa, serta rujukan bantuan hukum sesuai kebutuhan.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulbar bersama Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat akan memperkuat koordinasi untuk mendorong lebih banyak kepala desa mengikuti pelatihan juru damai. Para alumni pelatihan juga diharapkan dapat mengimplementasikan kompetensinya dalam membantu masyarakat di wilayah masing-masing.
Melalui kolaborasi tersebut, Kemenkum Sulbar berupaya menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat. Penguatan kapasitas aparatur desa yang didukung optimalisasi Posbankum diharapkan mampu membuka ruang penyelesaian masalah secara lebih mudah, terjangkau, dan mengedepankan perdamaian tanpa mengesampingkan hak masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui jalur hukum yang tersedia.

Comment