News
Home » Berita » Akses Keadilan Merata, Kemenkum Sulbar Fasilitasi Bantuan Hukum Cuma-Cuma Seorang Warga Polman

Akses Keadilan Merata, Kemenkum Sulbar Fasilitasi Bantuan Hukum Cuma-Cuma Seorang Warga Polman

Mamuju – Komitmen untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat terus diwujudkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Pada Rabu (15/4), Kemenkum Sulbar melakukan langkah proaktif dalam memfasilitasi permohonan bantuan hukum gratis bagi seorang warga Polewali Mandar (Polman) yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

 

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menekankan bahwa negara wajib menjamin hak setiap warga untuk mendapatkan perlindungan hukum, tanpa terkecuali.

 

 

Tingkatkan Akuntabilitas, Kanwil Kemenkum Sulbar Gelar Penilaian Mandiri Maturitas

“Negara hadir untuk memastikan kelompok masyarakat kurang mampu dan rentan tidak terhambat dalam mendapatkan keadilan. Sinergi dengan instansi lain menjadi kunci agar layanan ini tepat sasaran, cepat, dan sepenuhnya tanpa biaya,” ujar Saefur.

 

 

 

 

Penuhi Aspek Keadilan, Kanwil Kemenkum Sulbar Ikuti Uji Publik Perubahan PP 45/2024

 

Langkah ini bermula dari koordinasi yang diajukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta PMD Provinsi Sulbar terkait kondisi Sagaria. Warga asal Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Polman ini diketahui sedang menjalani perawatan medis di RSUD Provinsi Sulbar sembari menghadapi persoalan hukum perdata.

 

Merespons kondisi tersebut, pihak Kantor Wilayah langsung memberikan arahan teknis mengenai prosedur bantuan hukum gratis. Berdasarkan domisili pemohon, Kemenkum Sulbar mengarahkan pendampingan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mitra Madani di Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan organisasi bantuan hukum resmi terakreditasi oleh pemerintah.

 

Kemenkum Sulbar Kembali Fasilitasi Bantuan Hukum Gratis Seorang Warga Polman 

Dalam pertemuan koordinasi tersebut, dijelaskan pula bahwa sebaran akses keadilan di Sulawesi Barat kini semakin merata. Masyarakat dapat memanfaatkan jasa LBH terakreditasi yang tersebar di beberapa titik, antara lain:

 

 

Kabupaten Polewali Mandar

 

Kabupaten Mamuju

 

Kabupaten Pasangkayu

 

Kabupaten Mamasa

 

 

 

Fasilitasi ini menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan finansial bukan lagi penghalang bagi warga Sulawesi Barat untuk mendapatkan pembelaan hukum yang profesional. Kemenkum Sulbar berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar setiap warga, khususnya yang berada di bawah garis kemiskinan, mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan bermartabat.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *