MAMUJU – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Syaharuddin, mengikuti Rapat Penyiapan Bahan Rapat Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (25/6/2026).
Tim Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK BPKAD Provinsi Sulawesi Barat juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Bertempat di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terkait dengan agenda koordinasi pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Melalui koordinasi bersama KPK RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi antara Direktorat Korsup Wilayah IV KPK RI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun sejumlah materi yang dibahas meliputi progres tindak lanjut temuan BPK RI, perkembangan proyek strategis daerah, kondisi keuangan dan APBD, progres sertifikasi aset, tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI), data pokok-pokok pikiran DPRD, hingga implementasi sistem merit.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa forum ini menjadi langkah penting dalam memastikan seluruh perangkat daerah memiliki kesiapan data dan bahan yang komprehensif untuk mendukung pelaksanaan rapat koordinasi bersama KPK RI.
“BPKAD siap mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi lintas perangkat daerah seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi serta mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis yang menjadi perhatian KPK,” ujar Ali Chandra.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan KPK menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan semakin optimal dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan serta memperkuat implementasi program pencegahan korupsi di seluruh perangkat daerah.
Comment