Mamuju, 6 juli 2026– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Sulbar dalam Expo UMKM Mamuju Merendeng merupakan bentuk komitmen untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat legalitas pelaku usaha sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum menjadi faktor penting dalam mendorong semakin banyak pelaku UMKM memiliki badan hukum. Dengan legalitas yang kuat, pelaku usaha akan memperoleh kepastian hukum sekaligus memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan berdaya saing,” ujar Saefur Rochim.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar pada Grand Opening Expo UMKM Mamuju Merendeng yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Mamuju ke-867. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Adat Kabupaten Mamuju, Minggu (5/7), dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Wardi, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah.
Expo UMKM Mamuju Merendeng menjadi ajang strategis untuk mempertemukan pelaku usaha dengan berbagai instansi pemerintah dalam rangka memperluas akses pelayanan publik, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Mamuju mengunjungi stan layanan Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat dan berdiskusi mengenai upaya mempercepat legalisasi pelaku usaha melalui skema Perseroan Perorangan. Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah strategis agar semakin banyak usaha mikro dan kecil di Kabupaten Mamuju memiliki status badan hukum.
Pemerintah Kabupaten Mamuju juga menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Kanwil Kemenkum Sulbar dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan fasilitasi kepada pelaku usaha agar memanfaatkan layanan pembentukan badan hukum sebagai bagian dari penguatan ekosistem UMKM.
Melalui partisipasi dalam Expo UMKM Mamuju Merendeng, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat kembali menegaskan dukungannya terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelayanan hukum yang mudah diakses, sekaligus mempererat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan investasi di Sulawesi Barat.
Comment