Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa penyusunan kebijakan publik yang berkualitas harus didukung oleh analisis yang komprehensif, berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Menurutnya, kapasitas Analis Kebijakan perlu terus diperkuat agar mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif, terukur, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan hukum maupun tata kelola pemerintahan.
“Policy brief yang disusun secara baik akan menjadi instrumen penting dalam membantu pengambil keputusan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, peningkatan kapasitas Analis Kebijakan harus terus didorong agar kualitas kebijakan publik semakin adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Saefur Rochim.
Sebagai wujud komitmen tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Policy Talks: Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Melalui Penyusunan Policy Brief yang Berkualitas di Maluku Utara yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (25/6).
Kegiatan yang digelar oleh Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara tersebut bertujuan memberikan penguatan kepada para Analis Kebijakan, khususnya terkait tugas dan fungsi strategis mereka dalam meningkatkan kualitas policy brief serta mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Mia Kusuma Fitriana. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Policy Talks merupakan momentum strategis untuk memperkuat kualitas perumusan kebijakan melalui pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti.
Menurutnya, setiap kebijakan harus dibangun berdasarkan data, fakta, dan analisis yang komprehensif agar tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan bahwa forum komunikasi kebijakan merupakan wadah kolaborasi yang mempertemukan berbagai gagasan, pengalaman, dan perspektif guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik serta adaptif terhadap dinamika pembangunan hukum.
Pada sesi materi pertama, Dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Nardiansyah Noor, memaparkan materi mengenai Analisis Kebijakan Publik. Ia menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan kajian multidisiplin yang mengintegrasikan berbagai metode penelitian untuk menghasilkan solusi atas permasalahan publik.
Selain itu, ia menegaskan bahwa evaluasi kebijakan memiliki peran penting dalam mengukur dampak kebijakan terhadap masyarakat, menilai efektivitas implementasi, serta memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Evaluasi tersebut mencakup seluruh tahapan siklus kebijakan, mulai dari perancangan, implementasi, evaluasi formatif, hingga evaluasi sumatif terhadap dampak kebijakan yang dihasilkan.
Materi kedua disampaikan oleh Dewi Oktaviani, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dalam paparannya mengenai penyusunan policy brief yang berkualitas, ia menjelaskan bahwa Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam seluruh tahapan siklus kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga penguatan transparansi dan partisipasi publik.
Ia juga menekankan bahwa kualitas policy brief sangat ditentukan oleh kemampuan analis dalam mengidentifikasi permasalahan secara tepat, menyusun analisis berbasis data dan fakta, mengevaluasi berbagai alternatif solusi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang persuasif, terukur, dan relevan dengan kebutuhan organisasi maupun masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berharap kapasitas Analis Kebijakan semakin meningkat sehingga mampu menghasilkan policy brief yang berkualitas dan mendukung terwujudnya kebijakan publik yang efektif, responsif, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
Comment