Mamuju, 3 Maret 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kakanwil Kemenkum Sulbar), Sunu Tedy Maranto hadiri Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat yang digelar di Gedung Paripurna, Senin (3/3/2025).
Pelaksanaan Rapat Paripurna itu juga dihadiri oleh sejumlah Forkopimda, pimpinan Instansi vertikal dan para pimpinan OPD dan anggota DPRD Sulawesi Barat.
Kehadiran Kakanwil Kemenkum Sulbar dalam rapat paripurna ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Diharapkan, dengan kerja sama yang baik, Sulawesi Barat dapat terus maju dan berkembang.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam kesempatannya mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghadapi tantangan besar setelah anggaran transfer dari APBN mengalami pemangkasan signifikan.
Menyikapi hal ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk menyesuaikan kebijakan dan melakukan efisiensi anggaran. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, antara lain:
* Sinergi dalam penyusunan kebijakan untuk memastikan efisiensi anggaran berjalan optimal.
* Percepatan perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) guna menyesuaikan dengan kondisi fiskal terbaru.
* Penataan APBD agar pengelolaan keuangan tetap sehat dan berkelanjutan.
* Optimalisasi sumber pembiayaan daerah, termasuk menarik lebih banyak investasi.
* Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan sebagai langkah efisiensi dalam birokrasi.
“Kami akan mematuhi keputusan pemerintah pusat dan berupaya mencari solusi terbaik agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” tegas Gubernur Suhardi Duka.
