Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, di ruang kerja Kakanwil Kemenkum Sulbar, Kamis (25/6). Pertemuan tersebut membahas dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan dilaksanakan oleh BPS sebagai upaya menyediakan data ekonomi yang akurat dan berkualitas untuk pembangunan nasional dan daerah.
Pada kesempatan itu, Saefur Rochim menegaskan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dalam mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang valid dan terpercaya merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran serta mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.
“Kami bersama seluruh jajaran Kemenkum Sulawesi Barat siap mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Saefur Rochim.
Sebagai bentuk dukungan tersebut, Kakanwil juga mengajak kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus.
Ia juga berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas sehingga mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara utuh dan menjadi dasar dalam merumuskan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Dengan data yang akurat, pembangunan dapat direncanakan dengan lebih baik dan tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Kakanwil Kemenkum Sulbar beserta jajaran. Menurutnya, kolaborasi dan dukungan dari berbagai instansi pemerintah menjadi faktor penting dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen dan dukungan yang diberikan oleh Kemenkum Sulawesi Barat. Dukungan ini menjadi energi positif bagi kami untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya Sensus Ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih berkualitas,” sambung Suri Handayani.
Ia menjelaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan BPS dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu ragu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petugas sensus.
Melalui sinergi antara BPS dan Kementerian Hukum Sulawesi Barat, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
Comment