Mamuju, 17 Juni 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan berbagai pihak terkait dalam mendukung pembangunan hukum nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Saefur Rochim menyusul keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dalam Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan Kementerian Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI secara virtual, Rabu (17/6).
Kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan Forum Komunikasi Kebijakan yang telah diinisiasi sejak tahun 2025 sebagai ruang kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik serta menghasilkan rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menegaskan bahwa kebijakan merupakan kompas yang mengarahkan seluruh instrumen negara menuju tujuan pembangunan yang sama. Ia juga mengingatkan masih adanya tantangan berupa ego sektoral serta berbagai hasil penelitian yang belum mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang implementatif.
Karena itu, Menteri Hukum berharap Forum Komunikasi Kebijakan mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya fokus forum pada penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan kualitas pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.
Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI, Andry Indrady, menjelaskan bahwa FKK dibangun sebagai ekosistem pembelajaran yang menghubungkan komunitas analis kebijakan, akademisi, dan dunia usaha guna mendukung program prioritas nasional.
Menurutnya, forum tersebut juga diarahkan untuk menghasilkan policy brief tematik yang dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah dan isu-isu strategis pembangunan hukum.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan LAN RI, Agus Sudrajat, mengungkapkan bahwa berdasarkan Indeks Kualitas Kebijakan, hanya sekitar 6,4 persen kebijakan di Indonesia yang masuk kategori unggul. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya bersama untuk meningkatkan kualitas kebijakan agar lebih efektif, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan.
Ia mendorong seluruh peserta forum untuk menghadirkan terobosan dan inovasi dalam proses penyusunan kebijakan sehingga hasil kajian yang dihasilkan tidak berhenti sebagai dokumen semata, melainkan benar-benar diadopsi dan diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui partisipasi aktif dalam Forum Komunikasi Kebijakan ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berkomitmen mendukung penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas kebijakan publik yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta pembangunan hukum di Indonesia.
Comment