Mamuju, 11 Mei 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, dalam mendukung lahirnya kebijakan publik yang berkualitas dan tepat sasaran.
“Analis kebijakan memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi dan masukan berbasis data serta kajian yang mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah,” ujar Saefur Rochim disela-sela kesempatannya
Terkait dengan itu, Tim Kanwil Kemnekum Sulbar menghadiri Policy Talks: Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Sulawesi Selatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (11/5).
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan penguatan kepada para Analis Kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya terkait penguatan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK).
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergitas antara Kementerian Hukum, khususnya Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan, dengan para stakeholder pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Selatan.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga bertujuan mendukung peningkatan pengetahuan dan kapasitas para analis kebijakan di wilayah agar mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Selanjutnya, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Muh Tang Abdullah, dalam materinya menjelaskan bahwa analisis kebijakan publik berasal dari istilah public policy analysis yang berarti upaya menciptakan pengetahuan terkait kebijakan publik.
Ia menyampaikan bahwa tujuan analisis kebijakan publik antara lain untuk mempengaruhi proses politik melalui pendekatan kognitif, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, mencegah kegagalan dalam pemecahan masalah melalui kebijakan publik, serta membuka peluang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.
Sementara itu, Muhammad Iqbal Thoha, menyampaikan bahwa tidak ada negara maju tanpa kebijakan yang unggul, dan tidak ada kebijakan unggul tanpa tata kelola serta sumber daya manusia kebijakan yang berkualitas.
Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa Jabatan Fungsional Analis Kebijakan memiliki peran penting dalam menyediakan informasi dan rekomendasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan (decision maker) dalam proses penyusunan kebijakan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas dan kompetensi para Analis Kebijakan semakin meningkat sehingga mampu mendukung penyusunan kebijakan publik yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Comment