Mamuju, 7 Mei 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum (Anev) sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas pembinaan hukum di daerah.
Menurutnya, pelaksanaan Anev harus dilakukan secara terstruktur dan terukur agar mampu menghasilkan rekomendasi yang tepat dalam mendukung pembentukan regulasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Analisis dan Evaluasi Hukum merupakan instrumen penting untuk memastikan regulasi yang berlaku tetap relevan, efektif, dan memberikan kepastian hukum. Karena itu, seluruh tahapan persiapan harus dilaksanakan secara optimal dan penuh tanggung jawab,” ujar Saefur Rochim disela-sela kesempatannya
Terkait dengan itu, Tim Divisi P3H melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum yang dilaksanakan di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Jumat (7/5).
Giat tersebut membahas berbagai tindak lanjut pelaksanaan Anev, mulai dari penetapan tema hingga inventarisasi peraturan daerah yang akan dianalisis sesuai fokus pembahasan yang telah ditentukan.
Selain itu, peserta rapat juga membahas persiapan kegiatan pendalaman materi yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 8 Mei 2026 bersama Tim Pembina dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk zonasi wilayah Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman terkait pelaksanaan Anev menggunakan pendekatan enam dimensi.
Tak hanya membahas substansi kegiatan, rapat juga menyoroti kesiapan teknis pelaksanaan, seperti dukungan Zoom Meeting, absensi peserta, hingga kesiapan administrasi guna memastikan kegiatan berjalan lancar dan optimal.
Lebih lanjut, rapat turut membahas sejumlah agenda Triwulan II lainnya, di antaranya sosialisasi JDIH, wawancara Survei SPAK-SPKP, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil Anev Tahun 2025, koordinasi hasil monitoring kepada stakeholder, penguatan kegiatan AIEK, serta rencana pelaksanaan perjalanan dinas.
Saefur Rochim menambahkan bahwa seluruh rangkaian persiapan tersebut merupakan bagian dari komitmen pelaksanaan perjanjian kinerja antara pelaksana, pimpinan, dan unit kerja Eselon I agar target organisasi dapat tercapai secara maksimal.
“Sinergi dan kesiapan seluruh jajaran menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program pembinaan hukum. Kami berharap seluruh kegiatan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan hukum di Sulawesi Barat,” tuturnya.
Comment