MAMUJU, 12 November 2026 — Penguatan kebijakan hukum membutuhkan evaluasi yang berkelanjutan agar regulasi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat saat mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang digelar Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara, Kamis (12/11/2026).
Diskusi yang mengangkat tema “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021” tersebut diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar dari Ruang Rapat Seno Adji. Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK), serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kurnia Banani Adam, yang mengikuti kegiatan dari tempat terpisah.
Pembahasan difokuskan pada peninjauan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Evaluasi ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana ketentuan yang telah ditetapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas MKN sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih membutuhkan pembenahan.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady, dalam arahannya menegaskan bahwa evaluasi regulasi harus didasarkan pada kondisi nyata implementasi kebijakan. Dengan cara tersebut, berbagai hambatan dapat dipetakan dan dijadikan dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan.
Ia berharap forum diskusi ini menghasilkan pandangan yang konstruktif untuk menyempurnakan kebijakan, terutama menyangkut pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris. Dengan demikian, keberadaan regulasi dapat semakin mendukung profesionalitas Notaris dan memberikan perlindungan hukum yang proporsional.
Materi berikutnya disampaikan Natalia Pandiangan yang mengulas kerangka pengaturan Majelis Kehormatan Notaris. Penjelasannya mencakup posisi kelembagaan, susunan organisasi, pembagian kewenangan, serta tanggung jawab MKN Pusat dan MKN Wilayah.
Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa MKN mempunyai kewenangan melakukan pembinaan terhadap Notaris serta memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta oleh aparat penegak hukum. Kewenangan tersebut menjadi bagian dari mekanisme perlindungan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris sesuai peraturan perundang-undangan.
Pembahasan kemudian dilanjutkan Apri Listyanto selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum melalui materi bertajuk “Peningkatan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris”. Ia menggarisbawahi perlunya optimalisasi peran MKN, baik dalam aspek pembinaan maupun perlindungan Notaris ketika berhadapan dengan proses hukum.
Menurut pemaparannya, peningkatan efektivitas kelembagaan MKN perlu diarahkan pada mekanisme penanganan permohonan yang lebih optimal. Langkah tersebut penting untuk menjaga agar kepentingan perlindungan profesi Notaris tetap sejalan dengan kebutuhan penegakan hukum.
Dari perspektif organisasi profesi, Karel L. Butarbutar selaku perwakilan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sulawesi Utara mengangkat persoalan pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum. Ia menguraikan prosedur yang harus diperhatikan, termasuk ketentuan mengenai persetujuan MKN serta pertimbangan terhadap kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan akta.
Diskusi tersebut memberikan gambaran bahwa hubungan antara perlindungan jabatan Notaris dan proses penegakan hukum membutuhkan mekanisme yang jelas. Penanganan setiap permohonan harus dilakukan secara cermat agar hak dan kewajiban Notaris tetap terlindungi tanpa mengesampingkan kepentingan hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menilai forum tersebut memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kemampuan jajarannya memahami sekaligus mengkaji kebijakan hukum. Ia mendorong agar pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kurnia Banani Adam, menyampaikan bahwa analisis kebijakan perlu dilakukan secara objektif dengan memperhatikan kesenjangan antara ketentuan regulasi dan praktik pelaksanaannya.
Ia menilai hasil evaluasi harus mampu memberikan rekomendasi yang terukur dan dapat diterapkan. Dengan demikian, penyempurnaan kebijakan mengenai Majelis Kehormatan Notaris tidak hanya memperkuat kelembagaan, tetapi juga mendukung terciptanya kepastian hukum dan pelayanan hukum yang lebih berkualitas.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat dalam diskusi ini menjadi bagian dari komitmen untuk membangun tata kelola kebijakan hukum yang adaptif dan berbasis hasil kajian. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong regulasi yang semakin efektif serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Notaris maupun masyarakat.
Comment