MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendukung penguatan integrasi data korporasi untuk mendorong transparansi dan kepastian hukum dalam ekosistem investasi. Ketersediaan informasi badan usaha yang akurat dan mudah diakses menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan, memperkuat pengawasan, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi pelaksanaan Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi Tahun 2026 yang mengangkat tema penguatan data korporasi untuk mendukung pelayanan publik dan ekosistem investasi, Selasa (10/11/2026). Kegiatan tersebut diselenggarakan secara nasional dan disiarkan melalui kanal YouTube.
“Integrasi data korporasi memiliki peran penting dalam mendukung transparansi dan kepastian hukum bagi dunia usaha. Sinergi antarlembaga perlu terus diperkuat agar informasi badan usaha dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk mendukung pelayanan publik maupun menciptakan ekosistem investasi yang lebih baik,” ujar Saefur.
Forum nasional tersebut menghadirkan Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo. Sejumlah pembicara lainnya yang turut hadir yakni Rocky Gerung, Willy Aditya, dan Prof. Sofyan Sjaf.
Kegiatan ini juga melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta PT Pertamina.
Melalui forum tersebut, penguatan sinergi data korporasi diarahkan untuk mendukung pertukaran informasi antarlembaga secara lebih efektif. Data yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi terkait badan usaha.
Kanwil Kemenkum Sulbar memandang penguatan kebijakan tersebut sebagai bagian penting dalam mendukung layanan Administrasi Hukum Umum yang berkualitas sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di Sulawesi Barat.
Comment