Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menekankan pentingnya peran Analis Kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi yang berbasis data, tepat sasaran, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan. Menurutnya, kualitas sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas analisis yang melandasinya.
“Setiap kebijakan yang baik harus lahir dari proses kajian yang mendalam dan berbasis fakta. Karena itu, penguatan kompetensi Analis Kebijakan menjadi hal yang sangat penting agar rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Saefur Rochim.
Sebagai bagian dari upaya pengembangan kapasitas tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Policy Talks bertajuk Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Melalui Penyusunan Policy Brief yang Berkualitas yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara secara virtual, Kamis (25/6).
Kegiatan ini menjadi forum berbagi pengetahuan dan pengalaman bagi para Analis Kebijakan dalam meningkatkan kemampuan menyusun policy brief yang berkualitas sebagai salah satu instrumen penting dalam proses perumusan kebijakan publik.
Membuka kegiatan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Mia Kusuma Fitriana, menyampaikan bahwa penyusunan kebijakan yang efektif harus didasarkan pada pendekatan evidence-based policy. Menurutnya, kebijakan yang dibangun berdasarkan data dan hasil kajian yang kuat akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
Ia juga menyoroti pentingnya forum-forum diskusi kebijakan sebagai ruang kolaborasi yang memungkinkan pertukaran gagasan dan perspektif dari berbagai pihak guna menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dan aplikatif.
Pada sesi pertama, Dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Nardiansyah Noor, membahas konsep dan praktik analisis kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan proses multidisipliner yang memanfaatkan berbagai metode penelitian untuk mengidentifikasi masalah publik sekaligus merumuskan alternatif penyelesaiannya.
Menurutnya, evaluasi kebijakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus kebijakan karena berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi, menilai dampak yang ditimbulkan, serta menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pada masa mendatang.
Sementara itu, materi kedua disampaikan oleh Dewi Oktaviani, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa policy brief merupakan produk analisis yang harus mampu menyajikan persoalan secara ringkas, jelas, dan didukung bukti yang kuat sehingga dapat membantu pengambil keputusan menentukan langkah yang tepat.
Ia menambahkan bahwa kemampuan mengidentifikasi isu strategis, mengolah data secara akurat, membandingkan berbagai alternatif kebijakan, serta menyusun rekomendasi yang realistis merupakan faktor utama dalam menghasilkan policy brief yang berkualitas.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berharap kompetensi Analis Kebijakan di lingkungan kerja semakin berkembang sehingga mampu mendukung penyusunan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat budaya kerja yang mengedepankan analisis dan kajian sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan.
Comment