News
Home » Berita » Kemenkum Sulbar Komitmen Tingkatkan Kinerja Layanan Administratif dan Fasilitatif

Kemenkum Sulbar Komitmen Tingkatkan Kinerja Layanan Administratif dan Fasilitatif

Mamuju, 24 Juli 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus memperkuat koordinasi internal melalui rapat penyusunan rencana kerja sepekan Bagian Tata Usaha dan Umum yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (24/7). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap program dan target kinerja dapat terlaksana secara efektif, terukur, dan akuntabel.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa perencanaan kerja yang terstruktur menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Koordinasi yang baik akan menghasilkan pelaksanaan tugas yang lebih efektif. Seluruh jajaran harus memiliki komitmen yang sama untuk bekerja secara disiplin, saling berkolaborasi, dan memastikan setiap program terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan,” ujar Saefur Rochim.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muh. Tahir, serta diikuti para koordinator, ketua kelompok kerja, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungan Bagian Tata Usaha dan Umum. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyelaraskan agenda kerja lintas bidang selama satu minggu ke depan.

Pada bidang kepegawaian, sejumlah agenda menjadi prioritas, di antaranya persiapan program pengembangan sumber daya manusia, penyusunan rekomendasi peningkatan kompetensi pegawai, sosialisasi persiapan masa purnabakti dan investasi reksa dana, rekapitulasi kehadiran pegawai, serta persiapan pemilihan pegawai berprestasi periode Juli 2026. Penggunaan aplikasi penilaian pegawai berprestasi juga terus didorong guna mewujudkan proses penilaian yang lebih objektif, transparan, dan efisien.

Kemenkum Sulbar Perkuat Koordinasi Capai Target Kinerja

Di bidang tata kelola dan kearsipan, fokus diarahkan pada penataan serta inventarisasi arsip melalui pengelompokan dokumen, pendataan arsip keuangan dan pengadaan, serta optimalisasi sarana penyimpanan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan arsip yang lebih tertib, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Sementara itu, pada bidang perencanaan, pelaporan, dan pengendalian, pembahasan mencakup inventarisasi usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT), pemantauan data dukung pada aplikasi ESR MENPAN, serta penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko melalui aplikasi Pilar. Seluruh proses akan terus dipantau hingga tahap verifikasi dan evaluasi.

Bidang hubungan masyarakat dan teknologi informasi turut menyiapkan pengembangan chatbot sebagai media pendukung pelayanan informasi. Inovasi tersebut diharapkan mampu membantu penyampaian informasi kegiatan, pengingat agenda penting, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain itu, dilakukan pemutakhiran nomor kontak layanan Kantor Wilayah agar akses komunikasi publik semakin mudah.

Pada bidang keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), agenda yang disiapkan meliputi evaluasi laporan keuangan Semester I Tahun 2026, rekonsiliasi gaji bulan Agustus, penyelesaian kewajiban perpajakan, pengajuan administrasi keuangan, hingga pelaksanaan sensus dan inventarisasi BMN secara bertahap guna meningkatkan tertib administrasi aset negara.

Dalam arahannya, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muh. Tahir, mengingatkan seluruh jajaran agar terus memperkuat disiplin kerja, komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi antarpegawai. Ia juga menekankan pentingnya pendokumentasian setiap pelaksanaan tugas melalui jurnal harian dan laporan kegiatan, serta penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam setiap pelaksanaan tugas.

Kemenkum Sulbar Perkuat Sinergi Layanan Adminstratif dan Fasilitatif 

Melalui perencanaan kerja yang terarah dan koordinasi yang berkesinambungan, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat optimistis seluruh program kerja dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *