MAMUJU – Komisi II DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat bersama 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat berlangsung selama dua hari, *Rabu-Kamis (19-20/11/2025)*, di ruang rapat Komisi II DPRD Sulbar.
Pada hari pertama, lima OPD hadir memaparkan rencana dan program kerja, melibatkan :
1. Biro Ekonomi dan Pembangunan
2. Dimas Kelautan dan Perikanan
3. Dinas Ketahanan Pangan
4. Dinas Tanaman Pangan , Holtikultura dan Peternakan
5. Dinas Perkebunan
sementara pada hari kedua, enam OPD lainnya menyampaikan rencana kerja masing-masing,melibatkan :
6. Dinas Kehutanan
7. Dinas Pariwisata
8. Dinas Perindag,Koperasi dan UKM
9. Dina Penanaman Modal dan PTSP
10. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
11. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
*Rapat dipimpin *Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Drs. Hj. Jumiaty Mahmud, didampingi anggota lainnya Habsi Wahid dan Firman Argo*.
Dalam rapat tersebut, dibahas bahwa pagu anggaran APBD 2026 mengalami dua kali pergeseran sepanjang proses penyusunan akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Hal ini memaksa hampir seluruh OPD menyesuaikan kembali rencana kerja dan prioritas program.
Meski mengalami pengurangan, pemerintah daerah dan DPRD menekankan agar penyesuaian anggaran tetap menjaga kesinambungan program prioritas, memastikan efisiensi belanja, serta memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk mendukung agenda pembangunan daerah pada 2026.
Sejalan dengan program Visi Misi Gubernur Sulbar H.Suhardo Duka dan Salim S.Mengga,yakni Pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berbudaya dan berdaya saing tinggi.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan OPD untuk terus melakukan sinkronisasi, pemantauan, serta finalisasi dokumen APBD 2026 secara tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.
# *Humas (Arlin / Reski)*#
Comment