Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Implementasi SPIP yang matang, menurutnya, tidak hanya menjadi instrumen pengendalian intern, tetapi juga fondasi dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi, memperkuat manajemen risiko, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Hasil Penjaminan Kualitas ini harus menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk terus memperkuat budaya pengendalian intern, meningkatkan kesadaran terhadap risiko, serta memastikan setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara akuntabel dan berintegritas. Seluruh rekomendasi yang diberikan harus ditindaklanjuti secara nyata agar mampu meningkatkan tingkat maturitas SPIP dan kualitas tata kelola organisasi,” ujar Saefur Rochim menanggapi Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026 di Ruang Rapat Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Rabu (1/7).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum tersebut menjadi forum penyampaian hasil evaluasi, rekomendasi perbaikan, serta arahan strategis dari Inspektorat Jenderal kepada seluruh satuan kerja. Melalui kegiatan ini, setiap unit kerja didorong untuk terus memperkuat implementasi SPIP Terintegrasi secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Dr. Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., menekankan agar hasil Penjaminan Kualitas dijadikan dasar penyusunan rencana tindak lanjut yang konkret, terukur, dan memiliki target waktu yang jelas. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi diharapkan dapat segera diimplementasikan sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kinerja organisasi.
Selain itu, ia juga meminta seluruh satuan kerja untuk memperkuat sinergi antara pengelolaan kinerja, manajemen risiko, pengendalian intern, dan upaya pencegahan korupsi. Selain itu, budaya sadar risiko perlu dibangun pada seluruh tingkatan organisasi agar setiap pegawai mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko dalam pelaksanaan tugasnya. Pimpinan unit kerja juga diminta memberikan perhatian lebih terhadap kualitas indikator kinerja, validitas data, serta efektivitas pengendalian intern melalui monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2026 akan menjadi acuan dalam menyusun langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.
Melalui implementasi seluruh rekomendasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan tingkat maturitas SPIP, memperkuat budaya pengendalian intern, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Comment