Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang berkualitas harus didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi serta pemahaman yang baik terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci dalam menjaga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tetap optimal sekaligus mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Sebagai wujud komitmen tersebut, Operator Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti Bimbingan Teknis IKPA Komponen Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output serta Sosialisasi Evaluasi Belanja Kewilayahan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat secara daring melalui Microsoft Teams, Rabu (1/7).
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai persiapan menghadapi dibukanya periode Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Triwulan III sekaligus pengisian capaian output bulan Juni Tahun Anggaran 2026. Materi yang diberikan mencakup indikator deviasi Halaman III DIPA, mekanisme revisi RPD, tata cara pengisian capaian output terbaru, serta evaluasi pelaksanaan belanja kewilayahan.
Melalui bimbingan teknis ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran guna meminimalkan deviasi Halaman III DIPA yang menjadi salah satu komponen utama penilaian IKPA. Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme terbaru pengisian capaian output sebagai dasar pelaporan kinerja pelaksanaan anggaran.
Keikutsertaan Operator Keuangan Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat diharapkan semakin meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, memperkuat capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Comment