BOGOR, 12 Februari 2026 – Kepala Bagian TU dan Umum, M. Tahir menyebut bahwa Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim terus mendorong jajaran mewujudkan perencanaan anggaran yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Menurutnya, hal tersebut sebagai upaya untuk memaksimalkan peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program di jajaran Kementerian Hukum.
Terkait dengan hal itu, tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) mengikuti Supervisi Usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa Tahun Anggaran (TA) 2027. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal ini berlangsung di Wisma Pengayoman, Bogor yang digelar dari tanggal 11 hingga 12 Februari 2026.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor SEK.1-PR.01.04-46 guna memastikan bahwa setiap usulan anggaran dari Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki landasan urgensi yang kuat” ujar Kabag TU dan Umum
Dalam proses supervisi, tim dari Biro Perencanaan melakukan sejumlah evaluasi diantaranya, pengadaan sarana dan prasarana agar sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan, dan perbandingan antara efisiensi belanja sewa dengan optimalisasi aset yang sudah tersedia.
Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan kelengkapan data dukung serta justifikasi teknis agar usulan tidak sekadar administratif, namun tepat sasaran.
Selain sebagai fungsi kontrol, kegiatan tersebut menjadi wadah penyamaan persepsi mengenai kebijakan perencanaan penganggaran terbaru. Melalui supervisi ini, dilakukan identifikasi terhadap usulan yang memerlukan penyesuaian, baik dari segi volume kebutuhan maupun kesesuaian dengan prioritas program nasional.
“Diharapkan melalui supervisi ini, usulan anggaran TA 2027 menjadi lebih terukur dan efisien. Fokus utama kita adalah mendukung peningkatan kinerja organisasi yang berdampak langsung pada kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya
Dengan terlaksananya kegiatan ini, proses penyusunan anggaran TA 2027 di lingkungan Kemenkum diharapkan dapat berjalan optimal, meminimalisir pemborosan, dan memastikan setiap rupiah yang dianggarkan mampu mendukung tugas dan fungsi kementerian secara maksimal.
Comment