Mamuju– Pengembangan Indikasi Geografis (IG) perlu diarahkan tidak hanya pada aspek pelindungan hukum, tetapi juga pada upaya menjaga kelestarian potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, yang mendukung penguatan pengelolaan IG secara berkelanjutan agar produk khas daerah memiliki daya saing dan mampu memberikan manfaat jangka panjang.
Menurut Saefur Rochim, penguatan Indikasi Geografis perlu disertai peningkatan kapasitas pengelola, promosi produk, serta sinergi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, kekayaan intelektual tidak sekadar menjadi bentuk pengakuan atas kekhasan suatu produk, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai potensi ekonomi yang mendukung pelestarian budaya dan kearifan lokal.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat mengikuti Online Training FAO–oriGIn Webinar 1 pada Kamis (22/10/2026) melalui Zoom Meeting. Forum internasional ini membahas pendekatan dan metodologi untuk mendorong keberlanjutan produk yang telah memiliki atau berpotensi memperoleh pelindungan Indikasi Geografis.
Webinar tersebut diselenggarakan oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) dan Organization for an International Geographical Indications Network (oriGIn), dengan dukungan Swiss Federal Institute of Intellectual Property (IPI). Pembahasan berfokus pada bagaimana pengelolaan IG dapat mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu strategi pengembangan produk.
Dalam pemaparannya, Massimo Vittori dari oriGIn menguraikan bahwa kekuatan Indikasi Geografis terletak pada keterkaitan antara produk, wilayah asal, dan pengetahuan yang diwariskan oleh masyarakat setempat. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat identitas produk, meningkatkan nilai jual, serta menciptakan peluang usaha bagi produsen lokal.
Namun, keberlanjutan pengelolaan IG juga menghadapi tantangan yang terus berkembang, antara lain dampak perubahan iklim, perubahan selera konsumen, dinamika pasar, dan penyesuaian terhadap regulasi. Oleh karena itu, kelompok pengelola perlu memiliki strategi yang adaptif dengan melibatkan produsen serta mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik setiap produk.
Materi berikutnya disampaikan oleh Valerie Pieprzownik dari FAO yang memperkenalkan metodologi Geographical Indication Pathway to Sustainability. Metodologi yang dikembangkan bersama oriGIn tersebut menjadi panduan bagi kelompok pengelola IG untuk mengevaluasi kondisi produk, menentukan prioritas pengembangan, dan menyusun langkah perbaikan secara bertahap.
Dalam pendekatan ini, keberhasilan pengelolaan IG tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan produsen dan seluruh pelaku dalam rantai nilai. Dukungan pemerintah, penguatan kemitraan di tingkat lokal, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola diperlukan agar manfaat Indikasi Geografis dapat dirasakan secara lebih luas. Di sisi lain, pendekatan keberlanjutan juga memberikan ruang bagi pelestarian tradisi, warisan budaya, dan keanekaragaman hayati yang menjadi bagian dari identitas produk.
Perspektif lain disampaikan oleh Laura Bello dari Equalitas melalui pengalaman penerapan standar keberlanjutan dalam rantai pasok industri anggur. Ia menjelaskan pendekatan standar yang mencakup dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial, dengan indikator yang dapat dinilai dan diverifikasi.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa penerapan standar keberlanjutan dapat membantu produsen mengevaluasi kinerja, meningkatkan kualitas pengelolaan, dan memperkuat kepercayaan konsumen maupun pasar. Dalam konteks ini, sertifikasi dipandang sebagai sarana untuk mendukung peningkatan berkelanjutan, bukan sebagai titik akhir dari proses pengembangan produk.
Bagi Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, berbagai perspektif yang diperoleh dari webinar ini menjadi bekal untuk memperluas pendekatan pembinaan Indikasi Geografis di daerah. Pengembangan produk IG perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pelindungan hukum hingga penguatan tata kelola, pengembangan pasar, dan pemeliharaan kualitas produk. Kolaborasi antara pemerintah daerah, kelompok produsen, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Sebagai langkah lanjutan, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat akan mendorong kelompok masyarakat dan pengelola IG untuk mengenali kebutuhan keberlanjutan sesuai karakteristik produk masing-masing. Koordinasi lintas sektor juga perlu diperkuat guna mendukung pengembangan produk yang memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola.
Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai Indikasi Geografis akan terus ditingkatkan agar pelindungan produk tidak berhenti setelah pendaftaran. Pengelolaan yang konsisten, promosi yang tepat, pemantauan kualitas, serta evaluasi berkala diperlukan untuk mempertahankan reputasi dan manfaat ekonomi produk dalam jangka panjang.
Melalui keikutsertaan dalam forum internasional ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berharap pengembangan Indikasi Geografis di Sulawesi Barat semakin terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keunikan produk lokal, memperkuat posisi produk di pasar, melestarikan pengetahuan tradisional, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat penghasilnya.
Komitmen ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat dalam mengoptimalkan pelindungan kekayaan intelektual sebagai instrumen pengembangan potensi daerah, sekaligus mendorong tumbuhnya produk lokal yang memiliki identitas kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Comment