Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi merupakan wujud nyata komitmen seluruh jajaran dalam menghadirkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) hanya dapat diraih melalui kerja sama, komitmen, dan konsistensi seluruh jajaran. Karena itu, setiap data dukung yang menjadi eviden penilaian harus dipenuhi secara lengkap, akurat, dan mencerminkan implementasi nyata reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar,” ujar Saefur Rochim.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Pemenuhan Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 bagi Tim Kelompok Kerja (Pokja) Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Kualitas Pelayanan Publik. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Baharuddin Lopa, Selasa (14/7), dibuka dan dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum serta dihadiri Tim Pembangunan ZI.
Rapat dilaksanakan dalam rangka mempercepat pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagai bagian dari persiapan menghadapi evaluasi pembangunan Zona Integritas Tahun 2026.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin menekankan pentingnya memastikan setiap eviden yang diunggah pada aplikasi ERB telah memenuhi ketentuan penilaian.
Ia menginstruksikan agar setiap proses unggah data dukung terlebih dahulu dilaporkan sehingga progres pemenuhan eviden dapat dipantau secara menyeluruh dan setiap Tim Pokja memiliki pemahaman yang sama terhadap perkembangan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
Pemenuhan data dukung LKE merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran. Ia berharap seluruh anggota Tim Pokja memiliki pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
Menurutnya, keberhasilan meraih predikat WBBM hanya dapat diwujudkan melalui sinergi, kolaborasi, dan semangat kebersamaan.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pencapaian predikat WBBM membutuhkan kesiapan seluruh aparatur, baik dari aspek sumber daya, waktu, maupun komitmen dalam menjalankan setiap tahapan pembangunan Zona Integritas. Oleh karena itu, seluruh anggota Tim Pokja diharapkan terus memperkuat koordinasi dan saling mendukung dalam memenuhi seluruh indikator penilaian yang telah ditetapkan.
Dalam rapat tersebut juga ditegaskan bahwa seluruh Tim Pokja diminta segera menyelesaikan pemenuhan data dukung sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Mengingat bulan Juli merupakan tahapan krusial dalam proses evaluasi Zona Integritas, setiap anggota diharapkan meningkatkan koordinasi, saling membantu, dan mempercepat penyelesaian seluruh eviden yang masih menjadi tanggung jawab masing-masing.
Melalui rapat koordinasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat implementasi reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas. Dengan kolaborasi seluruh jajaran, Kanwil Kemenkum Sulbar optimistis mampu memenuhi seluruh indikator penilaian serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin bersih, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Comment