MAMUJU — Penguatan layanan hukum berbasis digital membutuhkan regulasi yang adaptif dan mampu menjawab persoalan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti diskusi strategis untuk mengevaluasi dampak kebijakan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Maluku tersebut mengangkat tema Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia. Diskusi diikuti secara daring dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, Senin (9/11/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, bersama Kepala Divisi P3H Kurnia B. Adam, Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar, serta peserta magang turut hadir mengikuti pelaksanaan kegiatan itu secara virtual.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, dalam sambutannya menekankan bahwa evaluasi kebijakan publik diperlukan untuk memastikan setiap regulasi memberikan dampak nyata, menawarkan solusi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil analisis dari berbagai wilayah juga diharapkan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy demi meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Maluku, menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi sarana memaparkan hasil evaluasi dampak Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 sekaligus menghimpun tanggapan, koreksi, dan masukan dari para pemangku kepentingan. Selain memperluas pemahaman notaris, perusahaan pembiayaan, dan masyarakat, kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun kolaborasi dalam meningkatkan kualitas layanan jaminan fidusia.
Dalam pemaparan hasil kajian, Kepala Bidang Administrasi Hukum, Rapih S. Rumakat, mengungkapkan bahwa penerapan sistem pendaftaran fidusia secara elektronik telah memberikan kemudahan akses dan mendukung aktivitas usaha masyarakat. Meski demikian, masih ditemukan sejumlah persoalan, seperti belum meratanya pemahaman masyarakat, keterlibatan notaris yang belum optimal, serta kendala dalam proses penghapusan atau roya sertifikat jaminan fidusia.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menyampaikan sejumlah rekomendasi, mulai dari peningkatan sosialisasi, penguatan keandalan sistem AHU Online, integrasi data antarlembaga, hingga penyelarasan kewenangan verifikasi di tingkat Kantor Wilayah.
Materi teknis turut disampaikan Penyuluh Hukum Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Wicaksono Rinaldi. Ia menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak maupun benda tertentu yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Penjelasan mencakup dasar hukum, subjek, objek, serta mekanisme pelayanan fidusia yang telah dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi Ditjen AHU.
Pembahasan teknis juga meliputi prosedur permohonan hak akses, pendaftaran, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perubahan data, perbaikan, hingga pemberitahuan penghapusan sertifikat. Ketepatan setiap tahapan dinilai penting untuk menjaga validitas data sekaligus mencegah terjadinya pendaftaran jaminan fidusia ganda.
Dari perspektif akademis, Dr. Theresia N. A. Narwadan Taman, akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap implementasi regulasi tersebut. Ia menyoroti tingginya pemanfaatan layanan fidusia elektronik serta kaitannya dengan standar World Bank Business Ready (B-Ready), namun masih terdapat aspek regulasi yang perlu disempurnakan.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian di antaranya perbedaan masa berlaku hak akses bagi perseorangan dan korporasi, belum adanya batas waktu maksimal penerbitan serta pencetakan sertifikat setelah pembayaran, hingga belum seragamnya ketentuan tarif jasa notaris dalam pembuatan akta. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih transparan dan memiliki kepastian biaya.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sulbar dalam diskusi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran strategis wilayah dalam memberikan masukan terhadap evaluasi kebijakan hukum nasional. Berbagai perspektif dari unsur pemerintah, praktisi, dan akademisi diharapkan dapat memperkaya hasil analisis sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, mendukung penguatan evaluasi kebijakan sebagai landasan perbaikan regulasi dan pelayanan hukum. Menurutnya, setiap kebijakan perlu terus ditinjau agar pelaksanaannya tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan kemudahan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Melalui keterlibatan dalam forum tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar berkomitmen mendukung penyusunan kebijakan hukum yang responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat serta mendorong peningkatan kualitas layanan administrasi hukum umum, khususnya dalam penyelenggaraan pendaftaran dan pengelolaan jaminan fidusia.
Comment