MAMUJU — Transformasi pelayanan hukum melalui sistem elektronik perlu dibarengi dengan pembenahan regulasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Atas dasar itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengambil bagian dalam pembahasan evaluasi kebijakan terkait penyelenggaraan jaminan fidusia, mulai dari proses pendaftaran hingga penghapusannya.
Partisipasi tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Diskusi Strategi Kebijakan yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku dengan fokus kajian terhadap dampak Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia. Kegiatan berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Sulbar, Senin (9/11/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mengikuti kegiatan tersebut bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Kurnia B. Adam, Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, serta peserta magang.
Dalam arahannya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, menggarisbawahi perlunya pengujian terhadap pelaksanaan suatu kebijakan untuk mengetahui sejauh mana regulasi mampu menjawab persoalan di masyarakat. Ia berharap hasil kajian yang disusun oleh masing-masing wilayah dapat menjadi referensi dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga peraturan yang ditetapkan memiliki manfaat nyata dan memperkuat kepastian hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Farida Wahid, menjelaskan bahwa diskusi tersebut dirancang untuk menguji hasil kajian melalui pertukaran pandangan dengan berbagai pihak. Masukan dari notaris, perusahaan pembiayaan, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk melihat kesesuaian aturan dengan praktik pelayanan fidusia sekaligus merumuskan peluang penyempurnaannya.
Gambaran implementasi kebijakan di wilayah Maluku dipaparkan Kepala Bidang Administrasi Hukum, Rapih S. Rumakat. Menurut hasil evaluasi yang disampaikan, pemanfaatan pendaftaran elektronik telah membuka akses layanan yang lebih luas dan menunjang kemudahan kegiatan usaha. Akan tetapi, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait pemahaman pengguna layanan, partisipasi notaris, serta penyelesaian administrasi penghapusan atau roya sertifikat.
Sejumlah langkah pembenahan pun diusulkan, antara lain memperluas edukasi kepada masyarakat, meningkatkan stabilitas AHU Online, menghubungkan basis data antarinstansi, serta memperjelas mekanisme verifikasi pada tingkat Kantor Wilayah.
Dari sisi pelaksanaan layanan, Penyuluh Hukum Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Wicaksono Rinaldi, menguraikan prinsip dasar jaminan fidusia beserta ketentuan yang mengatur subjek dan objeknya. Ia juga memaparkan alur pelayanan berbasis elektronik, termasuk pengajuan hak akses, proses pendaftaran, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pembaruan dan perbaikan data, hingga pemberitahuan penghapusan sertifikat.
Menurutnya, pemahaman terhadap prosedur tersebut menjadi hal penting bagi pengguna layanan. Keakuratan informasi yang tercatat dalam sistem turut menentukan tertib administrasi dan membantu mencegah munculnya pencatatan jaminan fidusia ganda.
Sementara itu, akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Dr. Theresia N. A. Narwadan Taman, memberikan telaah dari sudut pandang akademis terhadap sejumlah ketentuan dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021. Ia menyoroti pemanfaatan sistem elektronik yang telah berkembang luas, sekaligus mengaitkannya dengan standar kemudahan berusaha dalam World Bank Business Ready (B-Ready).
Namun, menurutnya, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperjelas. Di antaranya perbedaan masa aktif hak akses antara pengguna perseorangan dan korporasi, belum adanya batas waktu yang tegas untuk penerbitan serta pencetakan sertifikat setelah pembayaran, dan belum seragamnya pengaturan tarif jasa notaris dalam pembuatan akta. Persoalan tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk mendorong transparansi biaya dan meningkatkan kepastian pelayanan.
Bagi Kanwil Kemenkum Sulbar, forum ini menjadi kesempatan untuk memperluas pemahaman sekaligus menyerap berbagai perspektif dalam menilai efektivitas suatu regulasi. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi pelaksanaan layanan di daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menegaskan dukungannya terhadap evaluasi regulasi secara berkelanjutan. Ia memandang bahwa peraturan harus mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan memberikan kepastian dalam setiap proses pelayanan. Karena itu, hasil kajian dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan perlu dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kebijakan.
Melalui keterlibatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar terus mendorong penguatan kualitas kebijakan di bidang administrasi hukum umum. Harapannya, penyempurnaan regulasi jaminan fidusia dapat menghadirkan sistem pelayanan yang semakin transparan, akurat, mudah diakses, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Comment