Mamuju, 11 Mei 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Hukum.
“Penilaian kompetensi menjadi langkah penting dalam memastikan pejabat fungsional memiliki kapasitas, profesionalisme, dan integritas yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang hukum,” ujar Saefur Rochim disela-sela kesempatannya
Terkait dengan itu, Kepala Divisi P3H John Batara Manikallo bersama sejumlah jajaran mengikuti Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum Tahun 2026 di ruang rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkum Sulbar dan melalui zoom meeting, Senin (11/5).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan dan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara melalui penguatan kapasitas pejabat fungsional.
Dalam laporan panitia, disampaikan bahwa pelaksanaan penilaian kompetensi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan metode penilaian yang mencakup aspek kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Selain itu, panitia juga memaparkan jumlah peserta, jadwal pelaksanaan, serta kesiapan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran kegiatan.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dalam sambutannya menegaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN merupakan salah satu prioritas penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas. Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum sehingga diperlukan SDM yang adaptif, berkualitas, dan memiliki kapasitas yang baik.
Selain itu, Kepala Biro SDM juga menekankan pentingnya pelaksanaan penilaian kompetensi secara objektif, transparan, dan akuntabel sebagai implementasi sistem merit dalam manajemen ASN.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, tim assessor, dan peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, penilaian kompetensi menjadi bagian penting dalam mendukung penguatan kualitas aparatur di lingkungan Kementerian Hukum.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi (Kapuspenkom) menjelaskan bahwa penilaian kompetensi bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen untuk memetakan potensi dan kemampuan pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan secara optimal.
“Seluruh tahapan penilaian dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, independensi, dan integritas melalui metode serta instrumen yang telah terstandar,” ujarnya.
Kegiatan pembukaan secara resmi dibuka oleh Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) BPSDM Hukum Kementerian Hukum dengan harapan pelaksanaan penilaian kompetensi dapat menghasilkan pejabat fungsional yang profesional, kompeten, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas di bidang hukum.
Comment