Mamuju, 18 Mei 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa kebijakan yang berkualitas harus lahir dari data yang valid, analisis yang komprehensif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kebijakan yang berkualitas bukan hanya mengandalkan insting semata, tetapi harus berangkat dari penelitian dan data yang valid. Karena itu, penguatan kapasitas analis kebijakan menjadi sangat penting dalam mendukung lahirnya kebijakan publik yang tepat sasaran,” ujar Saefur Rochim disela-sela kesempatannya
Terkait hal tersebut, Kadiv P3H John Batara Manikallo bersama sejumlah jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Policy Talks: Penguatan Peran Analis Kebijakan di Daerah yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Jawa Barat secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (18/5).
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan penguatan kepada para Analis Kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait penguatan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK).
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI, Andry Indrady, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Policy Talks bertujuan meningkatkan kompetensi analis kebijakan di wilayah Jawa Barat sekaligus menjadi wadah koordinasi dan sinergi antara kantor wilayah dan instansi pemerintah daerah.
Dalam kegiatan itu, disampaikan bahwa kualitas analis kebijakan perlu terus ditingkatkan, termasuk kemampuan penyusunan dokumen administrasi seperti policy brief serta penguatan ruang berbagi pengetahuan dan kompetensi antar analis kebijakan.
Menurutnya, kegiatan Policy Talks diharapkan dapat menjadi sarana bertukar pikiran, berbagi pengalaman, serta memperkuat kapasitas para analis kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
Pada sesi materi, akademisi Universitas Padjadjaran, Slamet Usman Ismanto, menjelaskan bahwa public policy merupakan keputusan penting yang dibuat pejabat publik menggunakan sumber daya publik dan berdampak kepada masyarakat luas.
Ia juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya organisasi, struktur kewenangan yang jelas, rentang kendali dan pengawasan yang baik, ruang social control, serta laporan berkala yang terstruktur.
Selain itu, Joni Dawud selaku Analis Kebijakan Ahli Utama Lembaga Administrasi Negara RI menyampaikan bahwa tugas analis kebijakan mencakup kegiatan analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan publik.
Menurutnya, kehadiran analis kebijakan menjadi sangat penting di tengah kompleksitas persoalan publik yang semakin masif dan dinamis sehingga dibutuhkan solusi yang inovatif, cepat, dan berbasis bukti agar kebijakan yang dihasilkan tidak tumpang tindih maupun menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para analis kebijakan dapat semakin adaptif, profesional, dan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan publik yang inovatif, agile, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Comment