Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyebut bahwa penguatan peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sangat penting dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang berkualitas, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Analis Kebijakan memiliki posisi strategis dalam memastikan setiap kebijakan disusun berdasarkan data yang valid, analisis yang tepat, serta berorientasi pada kepentingan publik,” lanjutnya di sela-sela kesempatannya
Saefur Rochim menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulbar akan terus mendorong peningkatan kompetensi aparatur agar mampu berkontribusi dalam menghadirkan kebijakan yang adaptif, solutif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui penguatan kapasitas SDM, kami optimistis kualitas kebijakan publik akan semakin baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran,” ujarnya disela-sela kesempatannya
Terkait dengan itu, tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Policy Talks: Reposisi Strategis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur secara virtual, Selasa (28/4), di Ruang Rapat Baharuddin Lopa
Kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat pemahaman mengenai peran strategis analis kebijakan dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Policy Talks menjadi wadah berbagi ilmu, diskusi, dan bertukar gagasan bagi para analis kebijakan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang berdampak pada peningkatan kualitas kebijakan publik di daerah.
Sementara itu, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI, Widhi Novianto, menjelaskan bahwa analis kebijakan memiliki peran penting dalam menyediakan data dan informasi yang valid serta reliabel sebagai dasar pengambilan keputusan.
Selain itu, analis kebijakan juga berperan memastikan implementasi kebijakan berjalan melalui koordinasi dan komunikasi yang jelas, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan.
Pada sesi berikutnya, Akademisi UPN “Veteran” Jawa Timur, Diana Hertati, memaparkan bahwa kebijakan publik selalu menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut kepentingan banyak orang, berdampak luas, serta berimplikasi terhadap anggaran dan alokasi sumber daya.
Menurutnya, kompleksitas berbagai kepentingan dan banyaknya pihak yang terlibat menjadi tantangan tersendiri bagi para analis kebijakan dalam menyusun alternatif kebijakan yang tepat.
Comment