Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyebut penguatan kapasitas Analis Kebijakan menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Policy Talks adalah salah satu upaya pembinaan para analis dalam menghadirkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Saefur Rochim.
Sehingga, Kanwil Kemenkum Sulbar terus mendorong para analis sebagai wujud komitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pejabat fungsional Analis Kebijakan, guna mendukung pembangunan hukum dan reformasi birokrasi di daerah.
Terkait dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Policy Talks: Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (22/4).
Kegiatan tersebut diikuti sebagai upaya meningkatkan kapasitas serta kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), baik yang bertugas di lingkungan Kantor Wilayah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dalam kegiatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Johnny Pesta Simamora, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai wadah penguatan tugas dan fungsi Analis Kebijakan, sekaligus ruang diskusi dan bertukar pikiran antar Analis Kebijakan di wilayah Kalimantan Barat.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi stimulus bagi para Analis Kebijakan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Dalam sesi materi, akademisi Universitas Tanjungpura, Ira Patriani, menjelaskan bahwa kebijakan yang baik tidak lahir dari asumsi semata, melainkan dari analisis yang tajam, data yang kuat, serta keberanian untuk berpikir kritis.
Menurutnya, unsur pokok kebijakan mencakup masalah publik yang akan diatasi, strategi penyelesaian masalah, tujuan yang ingin dicapai, aktor pelaksana kebijakan, instrumen atau perangkat pelaksanaan termasuk SOP, kelompok sasaran kebijakan, serta lingkungan kebijakan itu sendiri.
Sementara itu, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Widhi Novianto, menekankan pentingnya penyusunan kebijakan berbasis bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan tidak seharusnya dibangun atas dasar intuisi, tradisi, tekanan politik, maupun kepentingan sesaat. Oleh karena itu, peran Analis
Kebijakan sangat penting dalam menjelaskan fenomena organisasi, menganalisis persoalan, merumuskan alternatif kebijakan, hingga memberikan rekomendasi kepada pimpinan sebagai pengambil keputusan.
Comment